Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peluang Koalisi PDI-P-Gerindra pada 2024 Makin Kuat, Opsi Jokowi-Prabowo atau Prabowo-Puan?

Kompas.com - 29/05/2021, 14:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai ada dua opsi pasangan calon yang dapat muncul apabila PDI Perjuangan dan Partai Gerindra berkoalisi pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Opsi pertama adalah Presiden Joko Widodo kembali maju sebagai calon presiden berpasangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dengan syarat batas masa jabatan presiden diubah melalui amendemen Undang-Undang Dasar 1945.

"Kalau terjadi amendemen Undang-Undang Dasar 1945, maka Pak Jokowi maju lagi berpasangan dengan Pak Prabowo, jadi Pak Jokowi-Prabowo menuju 2024 yang akan datang," kata Qodari saat dihubungi, Sabtu (29/5/2021).

Baca juga: Ganjar Buka Suara soal Batalnya Pertemuan dengan Zulkifli Hasan di Jateng

Qodari menuturkan, jika terwujud, pasangan Jokowi-Prabowo diprediksi akan melawan kotak kosong karena partai politik yang kini bukan pendukung Jokowi tidak bisa memenuhi ambang batas pencalonan presiden.

Opsi kedua, lanjut Qodari, Prabowo berpasangan dengan tokoh dari PDI-P yang akan diputuskan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurut Qodari, salah satu tokoh yang paling mungkin untuk dijagokan oleh PDI-P adalah Ketua DPR Puan Maharani.

Baca juga: Bantah Ada Konflik, Ganjar Blak-blakan soal Peran Puan di PilkadaBaca juga: Pengamat: Memang Apa Salahnya kalau Ganjar Ingin Jadi Capres? Jateng 2013: Saya Tak Pernah Lupa

Qodari menilai, peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai presiden tertutup imbas konflik dengan pengurus PDI-P.

"Opsi yang paling memungkinkan adalah Puan Maharani, tetapi belum tahu karena perjalanan politik, pendaftaran calon masih Juni 2023, jadi dilihat dinamika dua tahun ke depan," kata Qodari.

Qodari sendiri berpendapat, koalisi PDI-P dan Gerindra sangat mungkin terwujud bila berkaca dari kesamaan ideologi kedua partai serta hubungan baik Prabowo dengan Megawati maupun Jokowi.

Halaman:


Terkini Lainnya

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, Lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Kasus Korupsi Rumdin, KPK Cecar Kabag Pengelola Rumah Jabatan DPR soal Aliran Dana ke Tersangka

Nasional
KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

KPU Sebut Pemindahan 36.000 Suara PPP ke Garuda di Jabar Klaim Sepihak, Harus Ditolak MK

Nasional
Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Ketua KPU Ditegur Hakim saat Sidang Sengketa Pileg di MK: Bapak Tidur, Ya?

Nasional
Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com