Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karier Militer Doni Monardo, Danpaspampres Era SBY hingga Kepala BNPB

Kompas.com - 25/05/2021, 11:08 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melantik Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Ganip Warsito sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/5/2021).

Ganip menggantikan Doni Monardo yang akan pensiun dari dinas kemiliteran pada 1 Juni 2021.

Pelantikan Ganip berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79P 2021 tentang Pemberhentain dan Pengangkatan Kepala BNPB yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sektretariat Negara, Nanik Purwanti.

Baca juga: Jokowi Resmi Lantik Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB Gantikan Doni Monardo

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan Letjen TNI Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB," ujar Nanik, Selasa (24/5/2021).

"Dan kepada yang bersangkutan diberikan hak keuangan dan hak administrasi setingkat menteri. Ditetapkan di Jakarta 24 Mei 2021," lanjutnya.

Karier di militer dan penanganan bencana

Darah prajurit mengalir di tubuh Doni Monardo. Pria kelahiran Cimahi, Jawa Barat, 10 Mei 1963, ini adalah putra dari seorang prajurit, Letkol CPM Nasrul Saad.

Doni memutuskan bergabung dengan TNI melalui Akademi Militer (Akmil) dan lulus pada 1985.

Setelah lulus, Doni langsung ditempatkan dan digembleng di Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dari 1986 sampai 1998.

Di pasukan elite ini, Doni pernah ditugaskan ke Timor Timur hingga Aceh. Sederet pengalamannya di bidang infanteri kemudian mengantarkannya untuk mengisi posisi Danyon-11 Grup-1/Kopassus pada 1998-1999.

Baca juga: Pensiun, Doni Monardo Diganti Letjen TNI Ganip Warsito

Karier kemiliterannya terus melesat. Ia pernah menjadi Wakil Komandan Jenderal (Wadanjen) Kopassus pada 2011-2012.

Kemudian, ia ditunjuk menjadi Komandan Paspampres pada 2012-2014 pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Setelah itu, Doni dipercaya untuk menjadi Danjen Kopassus pada 2014-2015.

Beberapa jabatan strategis pernah diemban Doni, mulai dari Pangdam XVI/Pattimura pada 2015-2017, Pangdam III/Siliwangi pada 2017-2018, hingga Sesjen Wantannas pada 2018-2019.

Pada 2019, Doni ditunjuk sebagai Kepala BNPB. Berbagai persoalan kebencanaan ia tangani, dari bencana alam hingga non-alam, seperti pandemi Covid-19.

Doni juga tercatat menyandang berbagai pernghargaan, dari Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Jasa Utama, sampai Bintang Yudha Dharma Nararya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Tagline “Haji Ramah Lansia” Dinilai Belum Sesuai, Gus Muhaimin: Perlu Benar-benar Diterapkan

Nasional
Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Kondisi Tenda Jemaah Haji Memprihatikan, Gus Muhaimin Serukan Revolusi Penyelenggaraan Haji

Nasional
Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi 'Online', tapi...

Pakar Sebut Tak Perlu Ada Bansos Khusus Korban Judi "Online", tapi...

Nasional
Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Harun Masiku Disebut Nyamar jadi Guru di Luar Negeri, Pimpinan KPK: Saya Anggap Info Itu Tak Pernah Ada

Nasional
Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Eks Penyidik: KPK Tak Mungkin Salah Gunakan Informasi Politik di Ponsel Hasto

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Jemaah Haji Diimbau Tunda Thawaf Ifadlah dan Sa'i Sampai Kondisinya Bugar

Nasional
Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com