Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Drama Politik di PDI-P: Ganjar Dijegal, Restu di Tangan Mega

Kompas.com - 25/05/2021, 07:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Presiden 2024 memang masih tiga tahun lagi, tetapi persaingan politik menjelang gelaran lima tahun sekali itu sudah mulai terasa.

Salah satunya terjadi di tubuh PDI Perjuangan yang tengah didera isu perseteruan antara pengurus PDI-P dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader PDI-P.

Sejumlah pengamat politik menilai konflik tersebut erat kaitannya dengan persaingan di internal PDI-P dalam memperebutkan tiket pencalonan presiden.

Namun, dugaan itu ditepis oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, justru ada pihak dari luar partai yang menghembuskan isu tersebut untuk memecah belah PDI-P.

Baca juga: Ganjar: Saya Sudah Bermedsos Sejak di DPR

"Terus rapatkan barisan mengingat banyak pihak yang sudah melakukan dansa politik untuk 2024 dan jangan beri peluang siapa pun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan partai kita," kata Hasto, dalam keterangan tertulis, Senin (24/5/2021).

Hasto pun menegaskan, keputusan mengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Oleh karena itu, Hasto meminta kader-kader PDI-P untuk melakukan konsolidasi agar siap ketika keputusan pencalonan presiden telah diambil oleh Mega.

Konsolidasi yang mesti dilakukan itu menyangkut aspek ideologi, politik, program, kader, hingga konsolidasi sumber daya.

"Terus bergerak ke bawah bersama rakyat, sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader Partai telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia," kata Hasto.

Baca juga: Soal Peluang Ganjar atau Puan untuk Pilpres 2024, Pengamat: Idealnya Konvensi

Ia pun mengingatkan, semua kader PDI-P nantinya juga mesti bersikap proaktif terhadap keputusan yang diambil.

"Struktural partai, kepala daerah, dan wakil kepala daerah, serta pimpinan legislatif bersama-sama berjuang dalam spirit gotong royong untuk rakyat. Semua wajib proaktif sebagai kader partai," ujar Hasto.

Hasto juga menegaskan, saat ini partainya masih berkonsentrasi membantu pemerintahan Joko Widodo dalam mengatasi pandemi Covid-19, bukan soal pencalonan presiden untuk 2024 mendatang.

Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo saat proses perekaman video singkat untuk kanal Youtube pribadinya yaitu Ruang Ganjar. Video singkat tersebut diunggah pada Rabu (19/5/2021).Dok. Humas Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo saat proses perekaman video singkat untuk kanal Youtube pribadinya yaitu Ruang Ganjar. Video singkat tersebut diunggah pada Rabu (19/5/2021).
Penjegalan

Akan tetapi, tidak sulit bagi publik untuk memisahkan perseteruan yang terjadi di kubu Banteng dengan persaingan menuju 2024.

Sebab, Ketua DPD PDI-P Bambang Wuryanto telah menyebut Ganjar terlalu berambisi menjadi calon presiden sehingga tidak diundang dalam acara pembukaan Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah, Panti Marhen, Semarang, Sabtu (22/5/2021).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com