Drama Politik di PDI-P: Ganjar Dijegal, Restu di Tangan Mega

Salah satunya terjadi di tubuh PDI Perjuangan yang tengah didera isu perseteruan antara pengurus PDI-P dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang juga kader PDI-P.

Sejumlah pengamat politik menilai konflik tersebut erat kaitannya dengan persaingan di internal PDI-P dalam memperebutkan tiket pencalonan presiden.

Namun, dugaan itu ditepis oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, justru ada pihak dari luar partai yang menghembuskan isu tersebut untuk memecah belah PDI-P.

"Terus rapatkan barisan mengingat banyak pihak yang sudah melakukan dansa politik untuk 2024 dan jangan beri peluang siapa pun dari luar partai untuk memecah belah kekuatan partai kita," kata Hasto, dalam keterangan tertulis, Senin (24/5/2021).

Hasto pun menegaskan, keputusan mengusung calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2024 mendatang merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Oleh karena itu, Hasto meminta kader-kader PDI-P untuk melakukan konsolidasi agar siap ketika keputusan pencalonan presiden telah diambil oleh Mega.

Konsolidasi yang mesti dilakukan itu menyangkut aspek ideologi, politik, program, kader, hingga konsolidasi sumber daya.

"Terus bergerak ke bawah bersama rakyat, sehingga ketika tiba momentum politik bagi Ibu Megawati untuk mengambil keputusan, seluruh kader Partai telah mengakar dalam semangat kolektivitas untuk kejayaan bangsa dan negara Indonesia," kata Hasto.

Ia pun mengingatkan, semua kader PDI-P nantinya juga mesti bersikap proaktif terhadap keputusan yang diambil.

"Struktural partai, kepala daerah, dan wakil kepala daerah, serta pimpinan legislatif bersama-sama berjuang dalam spirit gotong royong untuk rakyat. Semua wajib proaktif sebagai kader partai," ujar Hasto.

Hasto juga menegaskan, saat ini partainya masih berkonsentrasi membantu pemerintahan Joko Widodo dalam mengatasi pandemi Covid-19, bukan soal pencalonan presiden untuk 2024 mendatang.

Akan tetapi, tidak sulit bagi publik untuk memisahkan perseteruan yang terjadi di kubu Banteng dengan persaingan menuju 2024.

Sebab, Ketua DPD PDI-P Bambang Wuryanto telah menyebut Ganjar terlalu berambisi menjadi calon presiden sehingga tidak diundang dalam acara pembukaan Pameran Foto Esai Marhaen dan Foto Bangunan Cagar Budaya di Kantor DPD PDI-P Jawa Tengah, Panti Marhen, Semarang, Sabtu (22/5/2021).

"Tidak diundang! (Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, aja keminter (Kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar)," ujar Bambang, Sabtu malam.

Padahal, acara itu turut dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani dan mengundang kader-kader PDI-P yang menjabat sebagai kepala daerah di Jawa Tengah.

Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin, Ganjar sengaja tidak diundang dalam acara tersebut karena PDI-P ingin menjegal Ganjar yang elektabilitasnya mengungguli Puan.

Ujang menilai, Puan merupakan putri mahkota partai yang digadang-gadang akan dicalonkan oleh PDI-P pada pilpres mendatang.

"Itu manuver penjegalan terhadap Ganjar. Dalam dalam politik itu biasa. Ganjar dianggap lebih baik dari Puan, lebih bagus dalam soal elektabilitas pencapresan, makanya Ganjar perlu dijegal," kata Ujang.

"Siapa pun yang lebih maju dan lebih bagus elektabilitasnya pasti akan dikunci dan dikerjai. Dan ini yang sedang terjadi pada Ganjar, dan Ganjar paham soal itu," kata dia.

Ujang sendiri berpendapat, apa yang dilakukan Ganjar hingga dicap terlalu ambisius oleh Bambang merupakan suatu hal yang wajar karena siapa saja dapat menyiapkan diri untuk dipilih dalam pilpres.

Menurut dia, konflik yang terjadi saat ini justru akan menguntungkan Ganjar karena memperoleh simpati publik.

"Ini akan berdampak positif bagi Ganjar karena dianggap sebagai pihak yang terzalimi," kata Ujang.

Berat

Kendati memperoleh simpati publik, langkah politik Ganjar menuju Pilpres 2024 dinilai akan berat lantaran ia harus berhadapan dengan "tembok besar" di internal PDI-P bila bersikeras mencalonkan diri.

"Ini realitas politik yang harus dihadapi oleh Ganjar, dia harus berhadapan dengan tembok besar internal partainya sendiri, elektabilitas dan popularitas yang dia miliki tidak ada apa-apanya kalau punya mimpi di 2024,” kata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno.

Senada dengan Ujang, Adi menilai ada kelompok di PDI-P yang tidak suka melihat tingginya elektabilitas Ganjar dalam berbagai survei.

"Pihak ini adalah orang yang kemungkinan merasa punya akses langsung kepada Ketua Umum, punya karpet merah, dan golden ticket gitu ya, golden ticket untuk bisa direkomendasikan sebagai capres di 2024. Tapi elektabilitasnya enggak seberapa,” kata dia.

Akibatnya, Ganjar 'dipermalukan' dengan tidak diundang ke acara PDI-P Jawa Tengah serta diperingatkan agar tak ambisius mengejar kursi presiden.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina menilai konflik yang terjadi di tubuh Partai Banteng ini hanyalah drama politik.

Sebab, kata Hendri, keputusan pencalonan presiden dari PDI-P akan berpulang pada Megawati.

"Peta politiknya masih sama. Ujung-ujungnya ke Ibu Mega juga. Hal-hal seperti ini itu tuh seperti drama Turki biasa saja menurut saya," kata Hendri

Bertemu Mega

Sementara itu, Ganjar diketahui tiba di Jakarta pada Jumat (21/5/2021) dan kemudian bertemu dengan Megawati di kediamannya.

Namun, Ganjar membantah bahwa pertemuannya dengan Presiden ke-5 RI itu ada hubungannya dengan ketidakhadiran dirinya dalam acara PDIP.

"Silaturahmi, halal bihalal. Sama nganterin lukisan tentang keceriaan anak-anak," jelas Ganjar saat ditemui usai rapat penanganan Covid-19 di kantornya, Senin.

Ganjar meminta agar pertemuan dengan Putri Bung Karno itu tidak dikaitkan dengan isu lainnya.

"Ngono tok, rausah dikaitke karo liyane (Begitu saja, tidak usah dikaitkan dengan lainnya). Tak nyambut gawe sik ya (Saya kerja dulu ya)," tegasnya sembari masuk ke ruang kerja.