Soal Peluang Ganjar atau Puan untuk Pilpres 2024, Pengamat: Idealnya Konvensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Rully Akbar mengatakan, dalam menentukan siapa sosok yang akan diusung untuk kontestasi pemilihan presiden (pilpres), idealnya partai politik mengadakan konvensi.

"Secara teori, yang baik seharusnya melakukan konvensi untuk mekanisme pencalonan presiden untuk kader-kadernya," kata Rully saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/5/2021).

Ia menanggapi soal ketegangan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani yang bermula dari Ganjar tak diundang dalam acara PDI-P di Semarang.

Baca juga: Membandingkan Elektabilitas Ganjar Pranowo dan Puan Maharani dari Berbagai Lembaga Survei

Menurut dia, konvensi merupakan langkah terbaik untuk menentukan siapa sosok calon presiden dari internal partai politik.

Ia berpendapat, apabila benar tak diundangnya Ganjar adalah bagian dari strategi mendukung Puan untuk Pilpres 2024, ini merupakan kesalahan besar PDI-P.

Sebab, menurut dia, Ganjar bisa saja akan berpindah partai politik jika langkah politiknya terus dijegal.

"Jika memang betul dikarenakan strategi pelemahan terhadap Ganjar, yang suaranya kian tinggi dibanding Puan. Jika benar memang itu dilakukan sengaja, kan akhirnya malah jadi kegagalan partai, jika kader terbaiknya pindah," ucap dia. 

Menyinggung soal elektabilitas dalam survei, Rully tak memungkiri bahwa beberapa partai modern memang menggunakan data tersebut untuk mekanisme pengambilan calon.

Baca juga: Konflik dengan Ganjar Mengemuka, Sekjen PDI-P Sebut Ada yang Ingin Memecah Belah Partai

Ia menyebut, beberapa partai modern pasti menggunakan data survei sebagai basis mekanisme penentuan calon dari kader partai.

"Karena terbukti efektif dalam memenangkan laga," ucap dia. 

Sebagai contoh, saat PDI-P pada akhirnya memilih Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pilpres 2014 yang menggunakan data survei.

Padahal, saat itu PDI-P tengah disibukkan untuk memilih siapa sosok yang tepat diusung sebagai capres antara Joko Widodo atau Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Kendati demikian, Rully mengatakan, penentuan calon presiden yang diusung akan berbeda mekanismenya dalam setiap partai.

"Kembali lagi terkait dengan mekanisme yang digunakan tiap partai berbeda. Ada base data survei, konvensi, hak prerogatif, majelis pertimbangan, dan lainnya," tutur dia.

Kader PDI-P yang juga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dikabarkan tak diundang dalam acara PDI-P di Semarang, Jawa Tengah.

Baca juga: Konflik dengan Ganjar Mengemuka, Sekjen PDI-P Sebut Ada yang Ingin Memecah Belah Partai

Padahal, acara itu dihadiri pula oleh Ketua DPP PDI-P Puan Maharani. Publik pun berspekulasi, ada persaingan antara Puan dan Ganjar dalam hal Pemilihan Presiden 2024.

Hal tersebut rupanya dibenarkan oleh Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto. Menurut dia, Ganjar tidak diundang karena terkait pencapresan di 2024.

Bambang mengungkapkan, Ganjar tidak diundang karena dinilai berseberangan terkait langkah pencapresan 2024.

Ia berpendapat, Ganjar terlalu berambisi untuk maju sebagai capres pada Pilpres 2024.