Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Sulit Bagi PDI Perjuangan Ajukan Puan Sebagai Capres di 2024

Kompas.com - 24/05/2021, 19:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, sulit bagi PDI Perjuangan untuk mencalonkan Puan Maharani dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pasalnya, ia melihat dari berbagai survei, elektabilitas Puan untuk Pilpres 2024 masih berada di bawah kader lainnya misalnya Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

"Kalau memang dipaksakan Puan, ya pasti skenarionya akan lebih ribet dibandingkan mengandalkan tokoh yang memang elektabilitasnya sudah tinggi," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Senin (24/5/2021).

Pendiri Lembaga Survei Kedai Kopi itu berpendapat, PDI-P harus mencari tokoh lain yang dapat mendukung elektabilitas Puan sebagai capres.

Menurutnya, tokoh-tokoh itu juga sudah mulai masuk bursa Pilpres 2024, seperti misalnya mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Sudirman Said, hingga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Baca juga: Antara Ganjar dan Puan serta Hawa Pilpres 2024 yang Hadir Lebih Awal di PDI-P…

"Kalau mbak Puan tetap akan didorong sebagai RI I ya wakilnya, pasti yang bisa mendukung mbak Puan secara elektabilitas, siapa itu? Ya bisa juga dengan nama-nama yang sudah beredar, bisa Gatot Nurmantyo, Sudirman Said, dan Airlangga Hartarto," ungkapnya.

Hendri mengatakan, apabila PDI-P memilih menyandingkan Puan dengan tokoh dari partai politik lainnya, maka akan menjadi hal positif bagi kedua partai ke depannya.

"Misalnya, Pak Airlangga Hartarto. Itu akan menjadi sebuah koalisi yang bagus juga antara PDI-P dengan Golkar," katanya.

Namun, menurut Hendri, hingga kini Puan masih dimajukan sebagai calon Wakil Presiden.

Beberapa tokoh yang disebut Hendri berpotensi mendampingi Puan sebagai capres juga datang dari kader partai lain dan memiliki elektabilitas yang lebih tinggi.

"Sampai sekarang kan isunya, kalau yang dimajukan Puan, maka akan Prabowo-Puan. Atau berdasarkan elektabilitas yang tinggi ya bisa jadi, mungkin Anies-Puan. Tapi kan semuanya bisa terjadi," kata Hendri.

Baca juga: Soal Ganjar Tak Diundang di Acara Puan, Ini Penjelasan Lengkap Bambang Wuryanto

Namun, lebih dari itu, Hendri berpendapat bahwa semua keputusan ada di tangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang hingga kini masih menjadi tokoh sentral partai tersebut.

Atas dasar itu, Hendri menilai, polemik Ganjar versus Puan yang kini tengah terjadi mirip semacam drama serial Turki yang memusatkan perhatian pada tokoh utama atau tokoh sentral.

"Hal-hal seperti ini itu, drama Turki biasa saja menurut saya. Selama masih ada tokoh sentral ya lagi-lagi, balik ke Bu Mega. Begitupun peta politiknya, masih sama, tergantung Bu Mega," pungkasnya.

Polemik persaingan antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani timbul setelah kabar tidak diundangnya Ganjar dalam acara PDI-P di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (22/5/2021).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com