JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia bertemu dengan negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), pada Minggu (16/5/2021). Pertemuan digelar secara virtual dan dihadiri oleh 16 perwakilan negara.
Dalam pertemuan tersebut, negara anggota OKI membahas situasi terkini konflik antara Israel dan Palestina.
"Indonesia mengusulkan beberapa langkah yang harus dilakukan oleh OKI," ujar Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi, dalam konferensi pers, Minggu petang.
Baca juga: Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina
Pertama, Retno menekankan soal persatuan di antara negara-negara anggota OKI. Tanpa persatuan, OKI tidak akan mampu menjadi penggerak bagi dukungan internasional terhadap Palestina.
Selain itu, kata Retno, persatuan para pemangku kepentingan di Palestina juga harus diperkuat. Ia mengatakan, Bangsa Palestina hanya bisa mencapai cita-citanya untuk merdeka apabila bersatu.
Kedua, OKI harus mengupayakan terciptanya gencatan senjata dengan segera.
"Saya menyerukan agar masing-masing negara OKI menggunakan pengaruh yang mereka miliki untuk mendorong gencatan senjata secepatnya. Semua tindakan kekerasan harus segera dihentikan," tegas Retno.
Baca juga: Jokowi: Agresi Israel terhadap Palestina Harus Dihentikan
Ketiga, Retno meminta OKI tetap fokus membantu kemerdekaan Palestina. Dalam hal ini, OKI harus lebih keras berupaya untuk mendorong dimulainya kembali negosiasi multilateral.
Ia menuturkan, negosiasi harus berpedoman pada parameter yang telah disetujui secara internasional, dengan tujuan mencapai perdamaian yang lestari berdasarkan prinsip solusi dua negara.
"Dan di dalam penutupan statement saya, saya menyampaikan bahwa perjuangan untuk mendukung kemerdekaan Palestina masih jauh dari selesai. Persatuan negara OKI harus terus kita jaga untuk mendukung perjuangan Palestina," ungkapnya.
Retno menuturkan, pertemuan tersebut akan menghasilkan resolusi negara-negara anggota OKI. Saat ini pembahasan resolusi masih terus dilakukan.
Menurutnya, ada sejumlah poin yang bisa diharapkan masuk dalam resolusi.
Antara lain, seruan kepada komunitas internasional, khususnya Dewan Keamanan PBB, untuk mengambil langkah konkret atas tindakan kekerasan dan pelanggaran hukum internasional.
"Dan jika Dewan Keamanan PBB gagal maka sidang PBB harus melakukan pertemuan darurat," kata Retno.
Baca juga: Kecam Agresi Militer Israel, Jokowi Bahas Nasib Palestina Bersama Pemimpin Sejumlah Negara
Kemudian, Indonesia juga mengharapkan adanya desakan untuk menerapkan mekanisme international protection dan international presence untuk melindungi warga sipil Palestina maupun kompleks masjid Al Aqsa.