Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Kompas.com - 16/05/2021, 15:24 WIB
Christina Aryani saat diwawancara usai mengisi diskusi CSIS bertajuk 'Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa diperbuat?' di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariChristina Aryani saat diwawancara usai mengisi diskusi CSIS bertajuk 'Anggota DPR Baru yang Muda: Apa yang Bisa diperbuat?' di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, mendukung upaya pemerintah yang tengah berupaya menghentikan agresi Israel ke Palestina.

Dia mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang mengupayakan dorongan penyelesaian melalui berbagai lini, termasuk melalui Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestines (CEIRPP).

Kemudian, upaya tersebut juga ditempuh melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan juga Gerakan Non Blok.

Baca juga: Peliknya Konflik Israel-Palestina dan Bumerang Atas Serangan Hamas

"Dorongan upaya penyelesaian ini perlu terus dilakukan dengan maksimal guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban di kedua belah pihak," tutur Christina lewat keterangan tertulis, Minggu (16/5/2021).

Ia pun menyayangkan meningkatnya ekskalasi konflik antara Palestina dengan Israel.

Hingga saat ini serangan yang dilancarkan oleh Israel yang kemudian direspons oleh Palestina menimbulkan banyak korban dari masyarakat sipil.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami sangat menyayangkan meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina. Menjadi teramat penting bagi kedua belah pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi konflik meningkat menjadi perang terbuka," ujar Christina.

Dia pun menyinggung situasi politik internal Israel. Saat ini Israel juga tengah mengalami permasalahan internal, dimana usai pemilu pada Maret, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal membentuk koalisi pemerintahan.

Baca juga: Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Sementara itu, Presiden Reuven Rivlin telah menunjuk legislator Yair Lapid, ketua Partai Yesh Atid (Future Party) untuk membentuk koalisi pemerintahan dalam rentang waktu kurang dari 28 hari.

Ini menjadi tantangan tersendiri akibat fragmentasi partai politik di parlemen. Kegagalan membentuk koalisi pemerintahan akan memaksa Israel kembali melaksanakan pemilu legislatif kelima sejak tahun 2019.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Bertemu Gus Ami, YouTuber Alman Mulyana Ceritakan Suka Duka Jadi TKI di Arab Saudi

Nasional
Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

Nasional
Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Prabowo, Anies, dan Ganjar Kokoh 3 Besar Hasil Survei, Demokrat: Saat Ini Kader Tetap Harap AHY untuk 2024

Nasional
Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Satgas: Tidak Semua Kasus Positif Covid-19 Layak Jadi Objek Penelusuran Genomik

Nasional
Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Pengusul Presiden Tiga Periode Disebut Ingin Tampar Muka Jokowi, Ini Respons Komunitas Jokpro 2024

Nasional
Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Kasus Covid-19 di Bangkalan Melonjak, Anggota Komisi IV DPR Ini Sampaikan Beberapa Hal

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Kasus Covid-19 Meningkat, Rutan KPK Kembali Berlakukan Kunjungan Daring

Nasional
KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

KPK Eksekusi Mantan Pejabat Pemkab Subang ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Serba-serbi Work From Bali ala Pemerintah yang Menuai Kontroversi...

Nasional
Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X