Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koordinator Sebut Mayoritas Tenaga Kesehatan RSD Wisma Atlet Sudah Terima Insentif

Kompas.com - 11/05/2021, 20:35 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Tenaga Kesehatan Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19 Wisma Atlet, Letkol Laut M Arifin mengatakan, sebagian besar tenaga kesehatan memahami keterlambatan pembayaran insentif.

Arifin mengaku sudah menyampaikan kepada seluruh tenaga kesehatan di RSD Wisma Atlet bahwa keterlambatan pencairan insentif disebabkan proses review di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Kami sampaikan juga ke rekan-rekan nakes di sini dan mereka mayoritas bisa memahami dan tidak menjadikan masalah," kata Arifin, dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (11/5/2021).

Baca juga: Penjelasan Kemenkes soal Pembayaran Tunggakan Insentif Tenaga Kesehatan pada 2020

Arifin mengatakan, saat ini mayoritas tenaga kesehatan sudah menerima insentif. Sementara pemberian insentif kepada beberapa tenaga kesehatan masih dalam proses.

"Saat ini mereka bahagia sekali, kemarin saya monitor langsung ke ATM, saya lihat ada (yang) cair 15 juta, ada 20 juta, ada yang lewat manual. Itu akan dipercepat yang belum," ucapnya.

Arifin mengatakan, insentif tersebut bukan merupakan gaji, melainkan penghargaan yang diberikan pemerintah.

"Jadi ini bersifat rewards, jadi bukan suatu gaji seperti yang di pabrik orang rekrut masuk. Beda, di sini adalah relawan. Itu harus digarisbawahi," ucapnya.

Baca juga: Muhadjir Minta Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan atas Dasar Keadilan

Arifin pun meminta keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan di RSD Wisma Atlet tidak menjadi isu yang berkepanjangan.

Ia mengatakan, seluruh nakes sudah mulai berkonsentrasi untuk mempersiapkan lonjakan kasus positif Covid-19 setelah hari raya Idul Fitri.

"Setelah konferensi ini sudah clear dan tidak membahas permasalahan insentif ini. Dan percayalah saya selaku pengendali di lapangan mengetahui anak-anak bagaimana di lapangan secara mayoritas, kami memperjuangkan mereka dan tidak tinggal diam," pungkasnya.

Baca juga: Kemenkes: Pencairan Tunggakan Insentif Nakes 2020 Capai Rp 580 Miliar

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut pembayaran tunggakan insentif tenaga kesehatan di RSD Wisma Atlet untuk Desember 2020 sudah dibayarkan sebesar Rp 11,8 miliar.

Plt Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes Kirana Pritasari mengatakan pembayaran insentif periode Januari tahap pertama dan kedua, sudah dibayarkan dengan transfer mandiri pada Februari dan Maret.

"Jadi ini dari rekening bendahara di badan PPSDM langsung kepada rekening para tenaga kesehatan, nah untuk yang April baru beberapa hari masuk, kami proses ini yang dibayarkan melalui KPPN kementerian Keuangan," kata Kirana dalam konferensi pers secara virtual, Selasa.

"Mudah-mudahan menjelang hari raya untuk teman-teman RSDC Wisma Atlet ini semua sudah bisa diterima," sambungnya.

Baca juga: Kemenkes Segera Tuntaskan Tunggakan Insentif Nakes Tahun 2020 Sebesar Rp 475,7 Miliar

Kemudian untuk pembayaran insentif Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) tahun 2020, anggaran yang telah disetujui oleh BPKP adalah Rp 155,775 miliar dari tunggakan Rp 159,037 miliar.

Sementara, pembayaran yang sudah terealisasi sebesar Rp 144,8 miliar.

Untuk pembayaran insentif terkait Program Internship Dokter Indonesia (PIDI), sudah dibuka blokir anggaran sebesar Rp 177,7 miliar dari tunggakan Rp 261 miliar.

"Nah ini realisasi baru Rp 87 miliar, kami akan terus mengejar kekurangannya dan mohon maaf bila menjelang hari raya ini belum seluruhnya bisa terbayar," ucapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com