Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Covid-19: Masyarakat Sudah Memaksakan Diri untuk Mudik Sebelum 6 Mei

Kompas.com - 06/05/2021, 13:00 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut bahwa mobilitas masyarakat pada hari pertama larangan mudik, 6 Mei 2021, cenderung menurun dibandingkan beberapa waktu sebelumnya.

Ia mengatakan, masyarakat banyak yang memaksakan diri pulang ke kampung halaman sebelum larangan mudik berlaku 6-17 Mei.

"Masuk ke periode 6 sampai dengan tanggal 17 ini (mobilitas masyarakat) terlihat menurun pantauan kami melihat dari orang-orang yang memaksakan mudik sebenarnya. Jadi mereka sudah memaksakan mudik sebelum tanggal 6," kata Wiku dalam diskusi daring, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Kemenhub: Pergerakan Transportasi Meningkat 3 Hari Terakhir Sebelum Larangan Mudik Berlaku

Wiku mengatakan, sebelum larangan mudik berlaku pun pemerintah sebenarnya telah menerapkan kebijakan pengetatan perjalanan, terhitung sejak 22 April hingga 5 Mei 2021.

Selama masa pengetatan, pelaku perjalanan wajib memiliki hasil negatif tes Covid-19 baik RT-PCR, rapid test antigen, maupun GeNose C19 yang berlaku 1×24 jam.

"Tapi rupanya dengan pengetatan itu kita lihat secara nasional, beberapa tempat tertentu ternyata terjadi juga orang-orang yang sesuai dengan persyaratan dan prinsipnya mudik," ujar Wiku.

Wiku menyebut, adanya mobilitas penduduk tersebut bakal menjadi beban bagi pemerintah daerah. Apalagi, tidak semua wilayah memiliki kesiapan yang sama dalam mengantisipasi lonjakan masyarakat.

Baca juga: Tol Cikampek Padat Imbas Penyekatan Larangan Mudik, Ini Penjelasan Polisi

Ia mengatakan, sejatinya kebijakan larangan mudik diambil pemerintah dengan mempertimbangkan berbagai data dan masukan.

Berdasar pengalaman penanganan pandemi selama satu tahun ke belakang, masa libur panjang selalu meningkatkan mobilitas masyarakat. Sementara, peningkatan mobilitas berdampak pada lonjakan kasus virus corona.

Dalam momen Lebaran, lanjut Wiku, silaturahmi secara fisik umumnya tak bisa dihindarkan, baik itu berupa salaman atau pelukan.

Padahal, kontak dekat sangat rawan menularkan virus dari satu individu ke individu lainnya.

"Maka dari itu sebenarnya yang paling utama dilarang apa sih? Silaturahmi secara fisik, karena silaturahmi secara fisik itu memberikan kesempatan virus untuk menyebar," kata Wiku.

Baca juga: Nekat Mudik dari Jakarta, Uju Diminta Putar Balik karena Surat Bebas Covid-19 Kadaluarsa, Ini Ceritanya

Oleh karenanya, Wiku kembali mengajak masyarakat untuk tidak mudik di Lebaran tahun ini.

Ia menyebut, silaturahmi pada keluarga dan sanak saudara dapat dilakukan secara virtual dengan memanfaatkan teknologi.

"Sampaikan ke teman, kerabat, jangan mudik, jangan melakukan silaturahmi fisik. Mari kita sama-sama melawan, semuanya harus bersama-sama memerangi Covid-19," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com