Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Siasati Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Kompas.com - 06/05/2021, 12:46 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetyarini meminta Pemerintah untuk mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk setelah Hari Raya Idul Fitri, yakni melonjaknya kasus Covid-19.

Netty mengatakan, hal itu mesti dipersiapkan karena masyarakat terkesan dapat menyiasati kebijakan larangan mudik pada Lebaran tahun ini.

"Ada beberapa sikap para pejabat publik yang membuat kebijakan ini diakali dan disiasati, saya ingin pemerintah menyiapkan skenario terburuk yang sangat mungkin kita hadapi pasca Hari Raya Idul Fitri ini," kata Netty dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (6/5/2021).

Baca juga: Buka Masa Sidang, Puan Singgung Larangan Mudik dan Ketersediaan Sembako Saat Lebaran

Netty mengatakan, kewaspadaan juga mesti ditingkatkan menyusul adanya tiga varian baru virus corona yang sudah terdeteksi masuk ke wilayah Indonesia.

Politikus PKS itu mengingatkan agar jangan sampai terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia seperti yang terjadi di India dalam beberapa waktu terakhir.

"Tentu hal ini tidak dapat dipandang remeh dan dipandang sebelah mata karena kita melihat bagaimana situasi yang terjadi yang sering disebut sebagai tsunami pandemi di India," ujar dia.

Secara khusus, Netty juga meminta pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan sistem layanan kesehatan dengan menjamin hak-hak tenaga kesehatan.

"Perlindungan dan insentif tenaga kesehatan harus diberikan karena meraka adalah garda terdepan sekaligus benteng terakhir dalam penanganan pandemi Covid-19 ini," kata Netty.

Baca juga: Pemerintah Diminta Konsisten Terapkan Larangan Mudik Lebaran 

Masih terkait mudik,, anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi meminta aparat untuk bertindak tegas guna menghindari melonjaknya kasus Covid-19 akibat mudik Lebaran.

Hal itu ia sampaikan berkaca dari terbongkarnya sejumlah kasus yang mempermainkan aturan karantina kesehatan.

"Harus ada pengawasan yang baik, ada tindakan yang tegas, jangan sampai ada aparat di lapangan yang menyalahgunakan amanah ini, jangan terjadi 'hengky pengky' di dalam pengawasan larangan mudik," kata politikus Partai Demokrat itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com