Kompas.com - 06/05/2021, 12:25 WIB
Mensos Tri Rismaharini didampingi oleh Dirjen Adminduk Zudan Kemendagri, pemda, serta LSM/NGO Warsi meninjau langsung lokasi KAT SAD di Provinsi Jambi, Kamis (11/3/2021).
DOK. Humas KemensosMensos Tri Rismaharini didampingi oleh Dirjen Adminduk Zudan Kemendagri, pemda, serta LSM/NGO Warsi meninjau langsung lokasi KAT SAD di Provinsi Jambi, Kamis (11/3/2021).

KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa sistem penyerahan bantuan sosial (bansos) Kementerian Sosial (Kemensos) harus masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan padan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Rekomendasi tersebut merupakan hasil evaluasi dan rekomendasi KPK guna mendukung penyaluran bansos secara transparansi, akuntabilitas, dan tepat sasaran.

Hal senada dikatakan oleh Koordinator Divisi Komunikasi Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warung Informasi Konservasi (Warsi) Sukmareni.

Ia menyatakan, bansos dari Kemensos yang diberikan kepada warga Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Anak Dalam (SAD) harus padan dengan NIK.

Baca juga: Dukcapil Kembali Masifkan Perekaman KTP-el untuk Suku Anak Dalam

“Perekaman data butuh upaya dan tenaga ekstra, karena masih ada warga KAT SAD berpindah tempat. Ini berimbas terhadap bantuan dari Kemensos yang diberikan secara bertahap bagi penduduk dengan NIK,” ujarnya dalam keterangan tertulis diterima Kompas.com, Kamis (6/5/2021).

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Seperti diketahui, Kemensos saat ini terus melakukan pemberdayaan KAT SAD melalui bansos.

Kegiatan sosial tersebut dilakukan Kemensos dengan menggandeng pemerintah daerah (pemda) dan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) atau Non-Government Organization (NGO).

Sebagai gerakan awal, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini didampingi Direktur Jenderal (Dirjen) Administrasi Kependudukan (Adminduk) Zudan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemda, serta LSM/NGO Warsi meninjau langsung lokasi KAT SAD di Provinsi Jambi, Kamis (11/3/2021).

Baca juga: Dukcapil Cetak 3.180 Dokumen Kependudukan untuk Suku Anak Dalam

Soal penyaluran bansos, Kemensos mengaku, setiap warga KAT SAD di Provinsi Jambi secara bertahap telah, sedang, dan terus melakukan perekaman data.

Adapun tujuannya agar bisa mendapatkan NIK, sehingga bisa diakses dengan berbagai bansos dari Kemensos maupun kementerian lainnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua KPU Ilham Saputra: DKPP Rem dan Alat Kontrol Tugas KPU

Ketua KPU Ilham Saputra: DKPP Rem dan Alat Kontrol Tugas KPU

Nasional
Arsul: Kejagung Sudah Tak Lagi Murni Lakukan Penegakan Hukum, tapi Jadi Alat Kekuasaan

Arsul: Kejagung Sudah Tak Lagi Murni Lakukan Penegakan Hukum, tapi Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Kemendagri Minta DKPP Tingkatkan Peran Tegakkan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Kemendagri Minta DKPP Tingkatkan Peran Tegakkan Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu

Nasional
Anggota Fraksi Demokrat Minta Jaksa Agung Jemput Bola ke Kampus Rekrut Calon Jaksa Terbaik

Anggota Fraksi Demokrat Minta Jaksa Agung Jemput Bola ke Kampus Rekrut Calon Jaksa Terbaik

Nasional
Latihan Bersama di Pekanbaru, TNI dan AU AS Kerahkan 6 Pesawat Tempur F-16

Latihan Bersama di Pekanbaru, TNI dan AU AS Kerahkan 6 Pesawat Tempur F-16

Nasional
DPR Belum Ambil Sikap soal PPN Sembako, Dasco: Namanya Wacana, Belum Tentu Pasti

DPR Belum Ambil Sikap soal PPN Sembako, Dasco: Namanya Wacana, Belum Tentu Pasti

Nasional
Seknas Jokowi: Tentukan Sikap Nanti Dulu, Presiden Bilang Jangan Buru-buru

Seknas Jokowi: Tentukan Sikap Nanti Dulu, Presiden Bilang Jangan Buru-buru

Nasional
Sikap KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM Dipertanyakan

Sikap KPK Tak Hadiri Panggilan Komnas HAM Dipertanyakan

Nasional
Munir dan Wabup Sangihe Helmud Hontong, Mereka Meninggal di Udara...

Munir dan Wabup Sangihe Helmud Hontong, Mereka Meninggal di Udara...

Nasional
Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

Soal Ketimpangan Pembangunan, Gus AMI: Tidak Bisa Parsial dan Perlu Inovasi

Nasional
Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Sidang dengan Komnas Kajiskan, BRSDM KKP Bahas Estimasi Stok Sumber Daya Ikan

Nasional
Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Jusuf Kalla: Plasma Konvalesen Efektif Sembuhkan Pasien Covid-19

Nasional
Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Selama 9 Tahun Bertugas, DKPP Telah Memutus 1.873 Perkara terkait Penyelenggara Pemilu

Nasional
Di Rapat Kerja, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Di Rapat Kerja, Anggota DPR Kritik Kejagung Seolah Jadi Alat Kekuasaan

Nasional
Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Soal Dukungan Relawan, Pengamat Prediksi Ihwal Calon dari PDI-P dan Munculnya Kuda Hitam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X