Salin Artikel

Masyarakat Siasati Larangan Mudik, Pemerintah Diminta Siapkan Skenario Terburuk

Netty mengatakan, hal itu mesti dipersiapkan karena masyarakat terkesan dapat menyiasati kebijakan larangan mudik pada Lebaran tahun ini.

"Ada beberapa sikap para pejabat publik yang membuat kebijakan ini diakali dan disiasati, saya ingin pemerintah menyiapkan skenario terburuk yang sangat mungkin kita hadapi pasca Hari Raya Idul Fitri ini," kata Netty dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (6/5/2021).

Netty mengatakan, kewaspadaan juga mesti ditingkatkan menyusul adanya tiga varian baru virus corona yang sudah terdeteksi masuk ke wilayah Indonesia.

Politikus PKS itu mengingatkan agar jangan sampai terjadi lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia seperti yang terjadi di India dalam beberapa waktu terakhir.

"Tentu hal ini tidak dapat dipandang remeh dan dipandang sebelah mata karena kita melihat bagaimana situasi yang terjadi yang sering disebut sebagai tsunami pandemi di India," ujar dia.

Secara khusus, Netty juga meminta pemerintah untuk memperkuat kesiapsiagaan sistem layanan kesehatan dengan menjamin hak-hak tenaga kesehatan.

"Perlindungan dan insentif tenaga kesehatan harus diberikan karena meraka adalah garda terdepan sekaligus benteng terakhir dalam penanganan pandemi Covid-19 ini," kata Netty.

Masih terkait mudik,, anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi meminta aparat untuk bertindak tegas guna menghindari melonjaknya kasus Covid-19 akibat mudik Lebaran.

Hal itu ia sampaikan berkaca dari terbongkarnya sejumlah kasus yang mempermainkan aturan karantina kesehatan.

"Harus ada pengawasan yang baik, ada tindakan yang tegas, jangan sampai ada aparat di lapangan yang menyalahgunakan amanah ini, jangan terjadi 'hengky pengky' di dalam pengawasan larangan mudik," kata politikus Partai Demokrat itu.

https://nasional.kompas.com/read/2021/05/06/12464931/masyarakat-siasati-larangan-mudik-pemerintah-diminta-siapkan-skenario

Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke