Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perhimpunan Dokter Paru Minta Masyarakat Patuhi Larangan Mudik

Kompas.com - 05/05/2021, 12:48 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) meminta masyarakat mematuhi larangan mudik yang ditetapkan pemerintah mulai 6 hingga 17 Mei 2021.

Ketua Umum PDPI Agus Dwi Susanto mengatakan, larangan mudik Lebaran bertujuan untuk menekan angka penularan Covid-19 di masyarakat, seiring dengan mulai terjadinya klaster Covid-19 baru selama bulan Ramadhan.

"PDPI mengajak warga negara Indonesia untuk mengedepankan kepentingan kemanusiaan dan ikut menekan angka penularan Covid-19 dengan melakukan silaturahmi Idul Fitri secara virtual atau daring dan taat kepada aturan dilarang mudik," kata Agus dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (5/5/2021).

Baca juga: Menhub: Perjalanan Logistik Tetap Diperbolehkan Selama Masa Pelarangan Mudik Lebaran 2021

Agus mengatakan, pelajaran yang mahal sudah didapatkan dari lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di India.

Namun, kata dia, perilaku masyarakat selama 2 pekan terakhir terlihat mulai lalai dalam menerapkan protokol kesehatan. Seperti, berdesak-desakan di tempat perbelanjaan, buka puasa bersama dan mudik Lebaran lebih awal.

Agus khawatir kegiatan-kegiatan tersebut dapat berpotensi menimbulkan lonjakan kasus Covid-19.

"Jangan sampai tragedi di India terulang di Indonesia, apalagi sudah terdeteksi 10 kasus varian baru di Indonesia. Kita belum mengetahui secara persis sifat varian baru ini," ujarnya.

Lebih lanjut, Agus mengingatkan, varian baru virus corona yang sudah masuk ke Indonesia kemungkinan dapat mempengaruhi percepatan penularan virus corona.

Baca juga: Jelang Larangan Mudik, Ketua DPR Tinjau Terminal dan Stasiun KA di Cirebon

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan meski sudah divaksinasi.

Tak hanya itu, setiap individu masyarakat dapat mengambil peran pencegahan dan saling mengingatkan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

"Tetap waspada dengan besarnya potensi gelombang kedua Covid-19 di Indonesia," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

Elite PDI-P Sebut Rakernas Tak Bahas Posisi di Pemerintahan Prabowo

Nasional
PKS Beri Sinyal Agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

PKS Beri Sinyal Agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

Nasional
MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

Nasional
KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin dkk ke Negara

KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin dkk ke Negara

Nasional
Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal 'Cawe-cawe' dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal "Cawe-cawe" dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan Jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan Jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com