Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Isu Reshuffle, Pengamat Sebut Nadiem Bertemu Megawati untuk Amankan Posisi Menteri

Kompas.com - 27/04/2021, 19:34 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direkur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komaruddin menilai pertemuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dilakukan untuk mengamankan posisi menteri.

Sebab, menurut Ujang saat ini posisi Nadiem Makarim sebagai Menteri sangat mungkin digantikan.

"Ini bagian dari silaturahmi politik, ini mengamankan posisi. Banyak kebijakan (Nadiem) kontroversial, dikritik oleh publik, makanya rawan untuk kena reshuffle," kata Ujang dalam program "Aiman" di Kompas TV, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Ini Reaksi Nadiem Makarim Saat Ditanya Isu Reshuffle Kabinet

Ujang menilai posisi Nadiem tidak aman, juga karena belum tampaknya lompatan signifikan dalam berbagai program di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait bidang teknologi dan informasi.

"Dulu saya mendukung ketika (Nadiem) dilantik jadi Menteri karena beliau sukses di e-commerce. Katakanlah dengan perubahan 4.0 agar di Kemendikbud ada lompatan besar, tapi faktanya lompatan-lompatan di bidang IT tidak ada, karena itu terancam," ujar dia.

Namun demikian, Ujang mengatakan bahwa pilihan untuk mengganti menteri bisa dilakukan oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan dua alasan.

Baca juga: Reshuffle Rabu, Jokowi Dikabarkan Akan Lantik 2 Menteri dan 1 Kepala Lembaga

Pertama secara subyektif atau mempertimbangkan aspek politik.

"Kedua faktor obyektif, faktor kinerja, diukur dengan parameter kinerjanya, kalau kinerjanya jelek dan kontroversial bisa di-reshuffle," ujar dia.

Sebagai informasi Nadiem mengungkapkan pertemuannya dengan Megawati melalui akun Instagram resminya pada Selasa (20/4/2021).

Dalam pertemuan itu, Nadiem mengaku membahas strategi mempercepat Merdeka Belajar dan Profil Pelajar Pancasila.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com