Doni Monardo: 7 Persen Tetap Berencana Mudik meski Dilarang

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo menyebut, sebanyak 7 persen warga Indonesia berencana mudik pada Lebaran tahun ini, meski pemerintah telah menyatakan pelarangan.

Namun demikian, angka ini telah mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum diumumkannya peniadaan mudik Lebaran 2021.

"Data-data yang berhasil kami kumpulkan dari Kementerian Perhubungan bahwa sejauh ini sudah tinggal 7 persen warga negara kita yang tetap akan mudik, dari posisi semula adalah 33 persen apabila mudik tidak dilarang," kata Doni dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (26/4/2021).

Baca juga: Soal Dispensasi Mudik untuk Santri, Satgas Covid-19: Belum Ada Pembahasan

"Setelah mudik dilarang menjadi 11 persen dan setelah bapak presiden mengumumkan menjadi 7 persen," tuturnya.

Menurut Doni, tugas pemerintah bersama masyarakat saat ini ialah menurunkan persentase 7 persen warga yang masih berencana mudik.

Ia meminta seluruh warga bersabar dan menahan diri dengan tidak mudik di Lebaran kali ini, demi mencegah penyebaran Covid-19.

Belajar dari pengalaman, libur panjang akan meningkatkan mobilitas penduduk di seluruh daerah. Selanjutnya, peningkatan mobilitas berdampak pada kenaikan kasus Covid-19 dan angka kematian pasien serta tenaga kesehatan.

Doni mengingatkan, melonjaknya kasus Covid-19 di India terjadi karena warga mengabaikan protokol kesehatan pencegahan virus corona saat melakukan ritual keagamaan.

Oleh karenanya, ia meminta masyarakat Indonesia mematuhi protokokol kesehatan dengan mematuhi larangan mudik. Hal ini demi menyelamatkan diri sendiri, keluarga, dan bangsa.

"Sekali lagi momentum Ramadhan, momentum kegiatan Idul Fitri harus kita sadari tahun ini pun mohon tidak mudik dulu, harus bersabar, harus bisa menahan diri. Ini semuanya untuk kepentingan bersama," ujarnya.

Dengan adanya larangan mudik, Doni menyarankan warga bersilaturahmi secara virtual menggunakan teknologi.

"Mohon berkenan posko-posko yang ada di setiap daerah bisa memberikan kesempatan kepada keluarga yang mungkin belum memiliki fasilitas untuk berkomunikasi secara virtual untuk bisa difasilitasi," kata dia.

Baca juga: Larang ASN Mudik, Bupati Jember: Saya Alumni, Keluarga Saya Juga Meninggal karena Covid-19

Adapun larangan mudik Lebaran berlaku selama 6-17 Mei 2021.

Presiden Joko Widodo telah menegaskan bahwa larangan mudik ini berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.

"Pada lebaran kali ini pemerintah memutuskan melarang mudik bagi ASN, TNI, Polri, pegawai BUMN, karyawan swasta, dan seluruh masyarakat," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (16/4/2021).