Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi IX Usulkan 132 WN India Diisolasi di Pulau, seperti Saat ABK di Pulau Sebaru

Kompas.com - 23/04/2021, 10:45 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Melkiades Laka Lena mengusulkan agar pemerintah melakukan isolasi terhadap 132 warga negara (WN) India di pulau tertentu.

Melki menanggapi masuknya 132 WN India ke Indonesia di tengah situasi lonjakan kasus mutasi virus Covid-19 di India.

"Kami mendorong agar penanganan WN India ini dilakukan juga dengan memakai pola yang sama seperti di awal Covid-19. Mereka dilokalisasi di pulau tertentu," kata Melki saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/4/2021).

Baca juga: Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu, Ditjen Imigrasi dan KKP Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Melki mengingatkan bagaimana pemerintah pada awal-awal Covid-19 masuk ke Indonesia, justru sangat ketat untuk menanggapi masuknya orang dari luar negeri.

Kala itu, pemerintah melakukan isolasi terhadap 188 WNI Anak Buah Kapal (ABK) kapal pesiar World Dream di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Februari 2020.

"Kita meminta pemerintah bisa melakukan seperti halnya kita melakukan di awal-awal Covid-19 lalu bahwa WN India ini sebaiknya mungkin diisolasi di satu pulau tertentu," ucap Melki.

"Misalnya di Pulau Seribu yang terdekat yang seperti ketika kemarin dengan WN indonesia yang ada dalam kapal pesiar kemudian diisolasi di salah satu pulau tertentu," tutur dia.

Baca juga: Kemenkes: 9 Orang WN India Positif Covid-19, Jalani Isolasi di Hotel


Menurut dia, hal ini lebih baik daripada WN India itu diisolasi di hotel atau wisma tertentu, mengingat di negara asalnya tengah terjadi lonjakan mutasi virus baru Covid-19.

Sebab, berada di pulau yang merupakan ruang terbuka dinilai lebih aman daripada berada di ruang terbatas seperti hotel.

"Risiko penularan besar apabila di hotel atau wisma. Jadi kami mendorong agar penanganan WN India ini dilakukan juga dengan memakai pola yang sama seperti di awal Covid. Mereka dilokalisir di pulau tertentu, sampai kemudian dipastikan aman," tutur Melki.

Berkaca pengalaman awal Covid-19, Melki menilai seharusnya hal itu dilakukan juga pada saat situasi yang terjadi saat ini mengingat India sedang mengalami lonjakan kasus mutasi virus baru.

Baca juga: 100-an WN India Masuk Indonesia, 9 Positif Covid-19

Oleh karena itu, dalam hal ini ia meminta stakeholder terkait seperti Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi), dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan memberi perhatian serius untuk menanganinya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com