Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi IX Minta Kemenlu Pemerintah Serius Tangani 127 WN India yang Masuk

Kompas.com - 23/04/2021, 10:37 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena meminta pemerintah memberikan perhatian khusus terkait masuknya 127 Warga Negara (WN) India ke Indonesia pada Rabu (21/4/2021) malam.

Secara khusus, Melki meminta agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi, dan Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk memastikan bahwa semua WN India tersebut aman dari Covid-19 saat masuk ke Indonesia.

Pasalnya, ia melihat kondisi India saat ini tengah dilanda tsunami atau banjir lonjakan kasus yang salah satu penyebabnya ialah munculnya mutasi virus corona yang baru dan lebih kuat.

Baca juga: Kanada Larang Penerbangan dari India karena Covid-19 Makin Parah

"Ini harus menjadi perhatian serius dari semua stakeholder yang menangani Covid-19 di Tanah Air. Kerja sama ini penting artinya untuk mengantisipasi dampak dari kehadiran 127 WN India yang masuk ke Indonesia," kata Melki saat dihubungi Kompas.com, Jumat (23/4/2021).

Kendati demikian, 127 WN India tersebut sudah masuk ke Indonesia dan diizinkan lantaran memiliki kartu izin tinggal terbatas (Kitas).

Menanggapi hal itu, Melki menilai seharusnya stakeholder terkait dapat mengantisipasi sebelumnya.

"Kemenlu, Dirjen Imigrasi sebagai bagian terdepan bersama dengan KKP Kemenkes yang menangani ini di pintu pertama ketika mereka tiba seharusnya bisa kerja sama. Sehingga kita bisa mencegah lebih awal, potensi masuknya gelombang mutasi virus dari India," ujarnya.

Melki pun meminta agar pihak-pihak tersebut melakukan screening dengan sangat ketat terhadap 127 WN India itu.

Baca juga: Kemenkes Usulkan Larangan Sementara WN India Masuk ke Indonesia

Proses screening itu diperlukan hingga akhirnya 127 WN India itu diperbolehkan masuk ke berbagai akses di Tanah Air.

Dalam hal ini, politisi Partai Golkar itu mendesak pemerintah untuk mengisolasi 127 WN India tersebut sebagaimana hal yang dilakukan pemerintah terhadap WNI yang bekerja di kapal pesiar pada awal Covid-19 mewabah.

Ia mengingatkan, saat itu, pemerintah melakukan isolasi terhadap 188 WNI Anak Buah Kapal (ABK) kapal pesiar World Dream di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Februari 2020.

"Kita meminta pemerintah bisa melakukan seperti halnya kita melakukan di awal-awal Covid lalu bahwa 127 WN India ini sebaiknya mungkin diisolasi di satu pulau tertentu," ucap Melki.

"Misalnya di Pulau Seribu yang terdekat yang seperti ketika kemarin dengan WN indonesia yang ada dalam kapal pesiar kemudian diisolasi di salah satu pulau tertentu," sambung dia.

Baca juga: Kemenkes: 9 Orang WN India Positif Covid-19, Jalani Isolasi di Hotel

Menurut dia, hal ini lebih baik daripada WN India itu diisolasi di hotel atau wisma tertentu, mengingat di negara asalnya tengah terjadi lonjakan mutasi baru virus corona

Sebab, berada di pulau yang merupakan ruang terbuka dinilai lebih aman daripada berada di ruang terbatas seperti hotel.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com