Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Ekonomi Sudah Bagus, Jangan Diganggu Covid-19 Lagi

Kompas.com - 21/04/2021, 06:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo mengatakan, pertumbuhan ekonomi dan pengendalian kasus Covid-19 telah berada di titik keseimbangan.

Pertumbuhan ekonomi mencatatkan angka yang optimistis. Sementara itu, tren kasus harian Covid-19 semakin menurun.

“Pertumbuhan ekonomi kita di 2020 minus 2,1 persen. Kita hanya kalah dari RRT yang plus. Yang lainnya, AS, Jepang, Jerman, itu minus banyak,” ujar Presiden Jokowi, Selasa (20/4/2021).

“Dan kasus positifnya itu sekarang 4.000-an sampai 5.000-an, ini jauh turun dibandingkan Januari Februari yang di atas 10.000,” lanjut dia.

Baca juga: Jokowi Sebut Litbang Kementerian Dipindahkan ke BRIN

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi berharap agar kondisi ini dapat dipertahankan. Jangan ada lagi peningkatan kasus Covid-19 yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi jadi terhambat.

Dalam rangka menyambut momentum Lebaran 2021 ini, Presiden pun meminta masyarakat benar-benar patuh terhadap larangan mudik.

Membatasi mobilitas masyarakat dinilai penting demi mencegah lonjakan kasus seperti yang terjadi pada Januari-Februari 2021.

Pasalnya, bila kasus Covid-19 melonjak lagi, pemulihan ekonomi pasti terganggu.

“Pertumbuhan ekonomi sudah bagus, makanya asal jangan diganggu (dengan peningkatan kasus) Covid-19 lagi,” ujar Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi: Saya Dukung Riset Vaksin Covid-19

Belajar dari pengalaman sebelumnya, peningkatan mobilitas masyarakat berbanding lurus dengan peningkatan kasus harian Covid-19.

Catatan Presiden, pada libur Idul Fitri 22-25 Mei 2020 misalnya, rata-rata kasus positif naik sebesar 68 hingga 93 persen.

Kemudian, libur Hari Raya Tahun Baru Islam pada 20-23 Agustus 2020, rata-rata kasus positif naik sebesar 58-119 persen.

Contoh lain, yakni libur dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad pada 28 Oktober-1 November 2020, rata-rata kasus harian Covid-19 naik sebesar 37-95 persen.

Baca juga: BI Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2021 Jadi 4,1-5,1 Persen

Presiden Jokowi pun mendorong agar pelarangan mudik terus disuarakan berkali-kali di masyarakat.

Dorongan ini diperlukan karena menurut survei pemerintah masih ada 11 persen masyarakat yang masih berkeinginan untuk mudik.

Bila dikonversi, 11 persen masyarakat itu sama dengan 17 juta jiwa.

“Apalagi kalau tidak dilarang, hitung-hitungan kami bakal ada 120.000 hingga 140.000 kasus Covid-19 per hari. Makanya ini (angka pemudik) harus terus ditekan,” ujar Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com