Soal Vaksin Nusantara, Jokowi: Kok Ramai? Politikus, Lawyer Ngurusin...

Kompas.com - 20/04/2021, 16:32 WIB

Fabian Januarius Kuwado,

Bayu Galih

Tim Redaksi

Fabian Januarius Kuwado

Penulis

Bayu Galih

Editor

Lihat Foto

Sambutan Presiden RI Joko Widodo pada pembukaan IIMS Hybrid 2021.(Screenshot Youtube IIMS_ID)

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Joko Widodo meminta kegaduhan dan polemik terkait Vaksin Nusantara dihentikan.

Menurut dia, polemik Vaksin Nusantara sebaiknya diletakkan pada ranah perdebatan ilmiah, dan bukan politik.

"Kok ramai? Politikus ngurusin, lawyer ngurusin. Sudahlah..." ujar Presiden Jokowi, Selasa (20/4/2021).

"Mestinya ini masuk ke perdebatan ilmiah, disesuaikan sama mekanisme ilmiah," kata Kepala Negara.

Ia menegaskan, pemerintah akan selalu mendukung siapa pun yang melakukan riset, pengembangan dan penelitian terkait upaya memutus mata rantai Covid-19.

Saat ini, lanjut Presiden, salah satu vaksin buatan dalam negeri yang dikembangkan adalah Vaksin Merah Putih.

"Ya meski itu mungkin masih tahun 2022 nanti bisa digunakan," ujar dia.

Ia berharap setiap elemen bangsa Indonesia bersatu dalam upaya mengakhiri pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, Vaksin Nusantara menjadi kontroversi lantaran BPOM belum mengeluarkan persetujuan pelaksanaan uji klinik (PPUK), namun sejumlah anggota DPR malah menjadi relawan dalam pengembangan vaksin tersebut.

Proses pengambilan sampel darah terkait pengembangan Vaksin Nusantara itu dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (14/4/2021).

Padahal, Kepala BPOM Penny K Lukito mengatakan, proses pembuatan Vaksin Nusantara melompati proses yang telah disepakati.

Menurut Penny, seharusnya Vaksin Nusantara harus melalui tahapan praklinik terlebih dahulu sebelum masuk tahap uji klinik tahap I.

Namun, tim yang memproses vaksin tersebut menolak.

"Nah Vaksin Nusantara itu loncat, pada saat itu sebenarnya di awal-awal pada saat pembahasan awal itu tidak, harus preclinic dulu ya, tapi mereka menolak," kata Penny kepada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).