Kemenlu Belum Dapat Pastikan Kedatangan Pemimpin Junta Militer Myanmar ke Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) belum dapat memastikan kehadiran pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing dalam pertemuan para pemimpin Asean di Jakarta, pekan ini.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyebut pihaknya belum dapat mengkonfirmasi kedatangan pimpinan junta militer Myanmar itu karena undangan pertemuan disampaikan oleh Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua Asean.

"Saya tidak bisa konfirmasi karena surat undangan disampikan oleh Sultan Brunei dan kepala negara terundang akan menjawab undangan tersebut ke Brunei," sebut Faizasyah dihubungi Kompas.com, Selasa (20/4/2021).

Faizasyah menyebut pertemuan para pemimpin Asean itu dihelat atas ide Presiden Joko Widodo yang disetujui oleh pemimpin negara Asean lainnya.

Pertemuan diadakan di Indonesia, karena Sekretariat Asean saat ini bertempat di Jakarta.

Baca juga: Pemimpin Junta Militer Myanmar Akan ke Jakarta, Hadiri Pertemuan ASEAN

"Ide Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dari Presiden Jokowi dan disetujui negara-negara anggota Asean lainnya. Dihelat di Jakarta karena Asean Secretariat berkedudukan di Jakarta," jelas dia.

Adapun dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, pertemuan para pemimpin Asean itu akan dilaksanakan Sabtu (24/4/2021) pekan ini.

Diberitakan sebelumnya pemimpin junta militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing akan mengadiri pertemuan khususu pemimpin Asean di Jakarta.

Hal itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Thailand pada Sabtu (17/4/2021) dilansir dari AFP.

Jika benar-benar akan hadir, maka pertemuan tersebut akan menjadi agenda resmi pertama Min Aung Hlaing ke luar negeri setelah melakukan kudeta pada pemimpin sipil Aung San Suu Kyi 1 Februari lalu.

Baca juga: Militer Myanmar Akan Bebaskan 23.000 Tahanan Jelang Tahun Baru Buddha

Junta militer pimpinan Min Aing Hlaing berusaha memadamkan gerakan anti-kudeta yang sudah menewaskan lebih dari 720 orang dan menahan 3.100 orang.

Atas tindakan itu sebagian komunitas internasional mengutuk junta militer Myanmar karena menggunakan kekuatannya pada warga sipil tak bersenjata.