Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mayoritas Publik Khawatir Terorisme, Pengamat Nilai Perlu Peran Pemuka Agama

Kompas.com - 19/04/2021, 13:40 WIB
Tatang Guritno,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Berdasarkan hasil suvei Litbang Kompas, sebanyak 56,6 persen masyarakat sangat khawatir pada aksi terorisme yang belakangan terjadi.

Dua aksi tersebut adalah bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan penyerangan di Mabes Polri Jakarta.

Menanggapi hal tersebut pengamat terorisme dan intelejen Stanislaus Riyanta mengungkapkan, pemuka agama harus menjadi aktor terdepan memerangi paham radikalisme di masyarakat.

Baca juga: Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Penyebabnya, lanjut Riyanta, banyak pihak yang terpapar paham radikal, menggunakan narasinya untuk mempengaruhi orang lain dengan menggunakan ajaran agama tertentu.

"Kelompok teror seringkali menggunakan alasan ajaran tertentu termasuk agama, harus dilawan oleh para pemuka agama," kata Riyanta kepada Kompas.com, Senin (19/4/2021).

Ia menjelaskan, para pemuka agama harus bersatu dan secara tegas menyatakan bahwa tidak ada agama yang membenarkan dan mengajarkan tindakan terorisme.

Riyanta mengatakan, hal ini penting dilakukan agar pihak-pihak yang mendukung aksi terorisme tidak lagi memiliki tempat di masyarakat.

"Ketakutan masyarakat akan semakin bertambah jika pihak yang mendukung aksi teror dibiarkan, karena memang menjadi fakta bahwa narasi yang mendukung aksi teror masih beredar di masyarakat," ucap dia.

Baca juga: Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Pemuka agama, dinilai Riyanta menjadi garda terdepan pada pemberantasan terorisme karana jika masyarakat menghadapi langsung, mereka kerap kali harus berhadapan dengan anggapan melawan dalil-dalil agama.

"Karena kelompok tersebut menggunakan dalil agama sebagai pembenaran,sehingga ketika ada yang melawan akan dihadapkan dengan (pemahaman) anti agama," tutur Riyanta.

"Untuk itu pemuka agama dari semua agama harus bersatu untuk melawan ideologi kekerasan tersebut," kata dia.

Sebagai informasi hasil temuan Litbang Kompas menyebut sebanyak 74,7 persen menganggap kinerja pemerintah sudah cukup baik melawan terorisme.

Baca juga: 34 Napi Terorisme dari JAD hingga Simpatisan ISIS Ucapkan Ikrar Setia kepada NKRI

Di sisi lain, hasil survei juga menunjukan bahwa sebanyak 49,8 persen responden menyatakan siap menerima mantan napi terorisme (napiter) kembali hidup di tengah masyarakat.

Adapun survei Litbang Kompas dilakukan pada pertengahan April 2021 dengan melibatkan 520 responden di 34 provinsi.

Tingkat kepercayaan survei 95 persen dengan nirpencuplikan penelitian sekitar 4,30 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com