Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Gerindra tidak ikut mencampuri urusan reshuffle kabinet yang diisukan akan terjadi pekan ini.

Dasco menilai, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden untuk melakukan penataan dalam kabinet pemerintahan.

"Itu kan hak presiden untuk kemudian melakukan reshuffle. Mengenai kementerian mana saja yang kemudian di-reshuffle tentunya itu pak presiden yang tahu, sehingga kita tidak ada lagi ikut campur," kata Dasco dalam video saat menjawab pertanyaan sejumlah wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Mardani: Reshuffle Jangan Hanya Jadi Politik Dagang Sapi

Wakil Ketua DPR itu menyampaikan, Presiden Joko Widodo memiliki hak prerogatif untuk melakukan reshuffle atau pergantian menteri dalam kabinet.

Menurut dia, reshuffle muncul ketika presiden butuh memperbaiki kinerja kabinet pemerintahan.

"Itu pak presiden yang tahu, karena itu kebutuhan yang memang diinginkan oleh presiden untuk memperbaiki kinerja kabinet," ujar dia. 

Ia juga enggan berkomentar ketika ditanya wartawan apakah reshuffle kali ini terkait peleburan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek) setelah DPR menyetujuinya.

Dasco kembali menegaskan bahwa semua hal terkait reshuffle merupakan hak penuh dari presiden.

Baca juga: Di Tengah Isu Reshuffle, Presiden KSPSI Datangi Istana Kepresidenan Bahas THR Pekerja

Menurut dia, presiden juga lebih mengetahui mana kementerian yang perlu dirombak.

"Yang lebih jelas kan sebagai penanggung jawab ya presiden lebih tahu, mana kementerian yang memang perlu dirombak, mana kementerian yang perlu diperkuat dan mana kementerian yang perlu diperbaiki," tutur dia.

Sebelumnya diberitakan, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut bahwa reshuffle Kabinet Indonesia Maju akan dilakukan pada pekan ini.

Wacana reshuffle menguat setelah muncul rencana peleburan Kemendikbud dan Kemenristek, serta dibentuknya Kementerian Investasi.

"Pokoknya pekan ini. Mudah-mudahan kalau tidak ada aral melintang, pekan-pekan ini," kata Ngabalin saat dihubungi, Selasa (13/4/2021).

Kendati demikian, Ngabalin belum dapat menyampaikan detail waktu pelaksanaan reshuffle.

Adapun DPR sebelumnya telah menyetujui rencana pembentukan Kementerian Investasi dan peleburan Kemendikbud dan Kemenristek dalam rapat paripurna, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Soal Reshuffle, Arsul Sani: Bung Ngabalin Jangan Malah Mendramatisasi

Pembentukan dua kementerian itu sesuai dengan hasil keputusan Badan Musyawarah (Bamus) yang membahas surat dari Presiden Joko Widodo mengenai pertimbangan pengubahan kementerian.

"Kami selaku pimpinan rapat akan menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah hasil keputusan rapat Badan Musyawarah pengganti rapat konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?" kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Peserta rapat pun menjawab pertanyaan Dasco dengan kata setuju. Dengan demikian, rapat paripurna DPR menyetujui adanya pembentukan kementerian baru dan peleburan dua kementerian.