Formappi: Pembentukan Satgas BLBI adalah Pengakuan Pentingnya RUU Perampasan Aset

Kompas.com - 14/04/2021, 18:52 WIB
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOPeneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus saat ditemui di kantor Formappi, Matraman, Jakarta Pusat, Selasa (22/5/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com – Pembentukan Satgas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dinilai merupakan salah satu pengakuan pemerintah pada pentingnya pengesahan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.

Menurut Peneliti Formappi Lucius Karus, jika DPR mau segera membahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana pemerintah tak perlu repot-repot membentuk Satgas BLBI.

“Pembentukan Satgas untuk memburu aset BLBI hanyalah salah satu pengakuan (pemerintah) akan pentingnya RUU Perampasan Aset. Jika saja RUU Perampasan Aset mau dibahas dan disahkan secepatnya, maka pemerintah tak perlu repot-repot membentuk Satgas khusus untuk BLBI ini,” jelas Lucius pada Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Lucius menyebut, jika menggunakan UU tersendiri, pemerintah bisa merampas dan mengejar aset yang seharusnya menjadi milik negara yang masih dikuasai oleh pihak lain.

Baca juga: ICW: Komitmen Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi Tak Bisa Dipercaya

Ia juga mempertanyakan, kenapa pemerintah tidak menggunakan kewenangannya sebagai pengusul RUU Perampasan Aset Tindak Pidana dalam Prolegnas Prioritas 2021.

“Pemerintah ini tahu akan kebutuhan yang mendesak tetapi entah kenapa justru tak memanfaatkan kewenangan mereka sebagai pengusul dalam penentuan Prolegnas Prioritas untuk memastikan kebutuhan itu bisa segera dieksekusi dalam proses pembahasan RUU Prioritas,” ungkapnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Lucius, baik pemerintah dan DPR memiliki kelemahan yang sama yakni tidak membaca kebutuhan hukum prioritas bangsa.

Dalam pandangan Lucius DPR gagal menyadari kebutuhan akan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana sehingga tidak ada keinginan untuk menjadikan RUU tersebut sebagai salah satu RUU Proritas 2021.

Baca juga: Gagalnya Pengesahan RUU Perampasan Aset, Tunggakan Legislasi Sejak 2012

“Kegagalan mengupayakan pengesahan RUU Perampasan Aset ini adalah bukti lemahnya semangat pemberantasan korupsi, atau bukti bahwa kasus korupsi ini maish menjadi andalan elit untuk mendapatkan keuntungan,” tutur Lucius.

“Sehingga perampasan aset nampaknya justru akan menjadi alat pembunuh yang akan mengarah pada diri mereka sendiri,” sambungnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Nasional
Wapres Harap Dana ZIS dan DSKL Dimanfaatkan untuk Penanganan Covid-19

Wapres Harap Dana ZIS dan DSKL Dimanfaatkan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III: Jangan Sampai Jiwa Korsa Salah Tempat

Pinangki Tak Kunjung Dieksekusi, Anggota Komisi III: Jangan Sampai Jiwa Korsa Salah Tempat

Nasional
Menkes Ungkap Sebab Kematian akibat Covid-19 di IGD Naik 3 Bulan Terakhir

Menkes Ungkap Sebab Kematian akibat Covid-19 di IGD Naik 3 Bulan Terakhir

Nasional
Greysia-Apriyani Raih Emas, Pimpinan DPR: Terima Kasih, Kalian Luar Biasa

Greysia-Apriyani Raih Emas, Pimpinan DPR: Terima Kasih, Kalian Luar Biasa

Nasional
Wapres Ingatkan bahwa Kebijakan PPKM untuk Kendalikan Covid-19

Wapres Ingatkan bahwa Kebijakan PPKM untuk Kendalikan Covid-19

Nasional
Menkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Dibarengi Kenaikan di Pulau Lain

Menkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Jawa-Bali Dibarengi Kenaikan di Pulau Lain

Nasional
Panglima TNI Sebut Laptop Jadi Senjata Petugas Tracer Putus Penyebaran Covid-19

Panglima TNI Sebut Laptop Jadi Senjata Petugas Tracer Putus Penyebaran Covid-19

Nasional
Greysia/Apriyani Raih Medali Emas, Menlu: Kita Semua Bangga dengan Raihan Ini

Greysia/Apriyani Raih Medali Emas, Menlu: Kita Semua Bangga dengan Raihan Ini

Nasional
Jokowi: Kemenangan Greysia/Apriyani Kado Ulang Tahun Kemerdekaan RI

Jokowi: Kemenangan Greysia/Apriyani Kado Ulang Tahun Kemerdekaan RI

Nasional
Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas Diharapkan Tegas

Sidang Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli, Dewas Diharapkan Tegas

Nasional
Saat Daerah Teriak Kekurangan Stok Vaksin...

Saat Daerah Teriak Kekurangan Stok Vaksin...

Nasional
Menkes: Pasien Covid-19 Wafat di RS Jadi Lebih Cepat, Kematian di IGD Naik

Menkes: Pasien Covid-19 Wafat di RS Jadi Lebih Cepat, Kematian di IGD Naik

Nasional
Menkes: Tolong Utamakan 140 Juta Rakyat yang Belum Divaksinasi

Menkes: Tolong Utamakan 140 Juta Rakyat yang Belum Divaksinasi

Nasional
Jokowi: Selamat dan Terima Kasih, Greysia/Apriyani!

Jokowi: Selamat dan Terima Kasih, Greysia/Apriyani!

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X