Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei KedaiKopi: Ekonomi, Korupsi, dan Penanganan Covid-19 Dianggap Kelemahan Pemerintah

Kompas.com - 12/04/2021, 16:18 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS-comEkonomi menjadi salah satu aspek dalam pemerintahan yang dinilai masih lemah oleh masyarakat. 

Hal itu terungkap dari survei yang dirilis Lembaga Survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI)

Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo mengungkap Survei Calon Pemimpin Indonesia 2024: Banjir Tokoh Menuju 2024 itu melibatkan 1.260 responden yang tersebar di 34 provinsi. 

Baca juga: Hasil Survei Kinerja Maruf Amin Rendah, Jubir Wapres: Ya Biasa, Namanya Ban Serep...

Responden diwawancara via telepon pada 29 Maret hingga 4 April 2021.

Mayoritas responden berusia 25 sampai 40 tahun, serta memiliki Pendidikan tamat SLTA sederajat. 

“Ekonomi jadi yang dianggap penting oleh responden dan menjadi kelemahan dari pemerintah di persepsi lemah,” kata Kunto Adi dalam diskusi virtual, Senin (12/4/2021).

Kemudian kelemahan lainnya menurut responden adalah terkait korupsi. Lalu, diikuti dengan penanganan Covid-19.

Menurut Kunto masih ada 1,5 persen responden yang menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini tidak memiliki kelemahan.

Selain itu, responden juga ditanya tentang siapa yang dapat mengatasi kelemahan pemerintah tersebut.

Baca juga: Kementerian Investasi Dibentuk, Kemenristek Dihapus, Pemerintah Dinilai Anggap Ristek Tak Beri Hasil Menggembirakan

Hasilnya, Kunto Adi mengatakan, nama Presiden Joko Widodo muncul diurutan pertama sebagai sosok yang dapat mengatasi kelemahan pemerintah saat ini.

“Presiden Jokowi jadi nomor 1, (dengan angka) 32,6 persen,” ucapnya.

Berikut ini, hasil Lembaga Survei KedaiKOPI terkait kelemahan pemerintah:

1. Ekonomi: 16,8 persen
2. Korupsi: 13,3 persen
3. Mengatasi Covid-19: 12,5 persen
4. Pengangguran: 5,7 persen
5. Kurang Tegas/Teliti: 5,1 persen

6. Mendahuluan Masalah Politik: 3,6 persen
7. Pendidikan: 3,2 persen
8. Kurang Mendengarkan Rakyat/Merakyat: 3,1 persen
9. Kebijakan yang Diambil/Peraturan yang Dibuat: 2,9 persen
10. Terorisme: 2,3 persen

11. Kejahatan/Kurangnya Keamanan: 2,1 persen
12. Banyaknya Demo/Ricuh: 2,1 persen
13. Bantuan Sosial Tidak Merata: 2,0 persen
14. Kurangnya Kerjasama antar Pemerintah: 1,9 persen
15. Ketidakadilan/Kesenjangan Sosial: 1,8 persen

16. Menurunnya Toleransi/Isu Rasisme/Radikalisme: 1,7 persen
17. Impor Bahan Baku/Perdagangan: 1,7 persen
18. Harga Bahan Baku Semakin Mahal: 1,3 persen
19. Kurang Adanya Kerja Nyata: 1,3 persen
20. Kesehatan: 1,3 persen

21. Utang Negara: 1,1 persen
22. Lainnya (mediasi pemerintah, bencana alam, dll): 11,7 persen
23. Tidak Ada: 1,5 persen

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Pengusaha Hendry Lie Jadi Tersangka Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Prabowo: Kami Maju dengan Kesadaran Didukung Kumpulan Tokoh Kuat, Termasuk PBNU

Nasional
Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Prabowo: Saya Merasa Dapat Berkontribusi Beri Solusi Tantangan Bangsa

Nasional
Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Prabowo Sebut Jokowi Siapkan Dirinya Jadi Penerus

Nasional
Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Prabowo mengaku Punya Kedekatan Alamiah dengan Kiai NU

Nasional
Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show 'Pick Me Trip in Bali'

Imigrasi Deportasi 2 WN Korsel Produser Reality Show "Pick Me Trip in Bali"

Nasional
Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Prabowo Berterima Kasih ke PBNU karena Komitmen Dukung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Gus Yahya: Tak Ada Peran yang Lebih Tepat bagi PBNU Selain Bantu Pemerintah

Nasional
Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Gus Yahya: Ini Halal Bihalal Keluarga, Prabowo-Gibran Anggota Keluarga NU

Nasional
Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Data Penyelidikan SYL Diduga Bocor, KPK Akan Periksa Internal Setelah Febri Diansyah dkk Bersaksi di Sidang

Nasional
Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Prabowo Tiba di Acara Halal Bihalal PBNU, Diantar Gibran Masuk Gedung

Nasional
Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Gerindra Tegaskan Prabowo Belum Susun Kabinet, Minta Pendukung Tak Bingung

Nasional
Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Hadiri Halal Bihalal PBNU, Gibran Disambut Gus Yahya dan Gus Ipul

Nasional
Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Gempa Garut, Tenda Pengungsian Didirikan di Halaman RS Sumedang

Nasional
Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Anies Diprediksi Bakal Terima Tawaran Nasdem Jadi Cagub DKI jika Tak Ada Panggung Politik Lain

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com