Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Sediakan Formasi CPNS Khusus untuk Lulusan Terbaik, Warga Papua, dan Penyandang Disabilitas

Kompas.com - 09/04/2021, 18:07 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah menyediakan formasi khusus dalam seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) tahun ini.

Formasi itu ditujukan lulusan terbaik di perguruan tinggi, warga Papua dan Papua Barat, serta penyandang disabilitas yang ingin menjadi pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) non guru.

"Jenis formasi CPNS maupun PPPK non guru tahun 2021 khusus disabilitas sudah kita atur dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan sudah kita bicarakan detail dengan Kementerian/Lembaga terkait," kata Tjahjo dalam konferensi pers, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Menpan RB: Seleksi CPNS 2021 Prioritaskan Terima Pegawai yang Terjun Langsung ke Lapangan

Tjahjo mengemukakan, formasi khusus bagi CPNS dan PPPK non guru untuk posisi dari pemerintah pusat menyediakan minimal 10 persen untuk lulusan terbaik atau cumlaude.

Untuk penyandang disabilitas mendapat minimal 2 persen dari formasi yang ada.

Lalu formasi untuk warga Papua dan Papua Barat, serta formasi khusus yang bersifat strategis, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan instansi.

Sedangkan, formasi khusus bagi CPNS dan PPPK non guru untuk posisi dari pemerintah daerah menyediakan minimal 2 persen dari formasi untuk penyandang disabilitas.

Kemudian, formasi khusus lulusan terbaik, warga Papua dan Papua Barat, serta formasi strategis lain menyesuaikan dengan kebutuhan instansi.

"Putra putri lulusan terbaik, jumlah, sesuai kebutuhan. Penyandang disabilitas, jumlah, minimal 2 persen dari formasi," ucapnya.

Tjahjo mengumumkan kebutuhan formasi calon aparatur sipil negara (ASN) tahun 2021 sebanyak 1.275.387.

Baca juga: Siap-siap, Pendaftaran CPNS dan PPPK Dibuka Bulan Depan

Pemerintah pusat membuka sebanyak 83.669 formasi ASN, termasuk sekolah kedinasan.

Sedangkan pemerintah daerah membuka 1.191.718 formasi, yakni kebutuhan untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) guru sebanyak 1.022.616, PPPK non-guru sebanyak 70.008, dan CPNS sebanyak 119.094.

"Kemudian total kebutuhan ASN 2021 sebanyak 1.275.387 formasi," kata Menteri PAN dalam konferensi pers, Jumat (9/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Pabrik Bata Tutup, Jokowi: Usaha Itu Naik Turun, karena Efisiensi atau Kalah Saing

Nasional
KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

KPU Ungkap Formulir C.Hasil Pileg 2024 Paniai Dibawa Lari KPPS

Nasional
Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com