Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB: Arahan Jokowi, CPNS 2021 Perbanyak Penyuluh Lapangan, yang Hanya Duduk Dikurangi

Kompas.com - 24/03/2021, 14:37 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, formasi aparatur sipil negara (ASN) yang pekerjaannya bersifat administratif akan dikurangi pada tahun anggaran 2021.

Tjahjo mengatakan, hal itu merupakan permintaan Presiden Joko Widodo yang menginginkan formasi ASN lebih banyak disediakan untuk formasi penyuluh yang turun langsung ke lapangan.

"Arahan Bapak Presiden, Pak Jokowi kepada kami, kalau bisa tahun anggaran 2021 itu diperbanyak penyuluh yang bisa lebih banyak terjun ke lapangan, terjun ke masyarakat," kata Tjahjo dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Rabu (24/3/2021)/

"Mengurangi penerimaan CPNS yang hanya duduk di meja, yang kerjanya hanya kerja-kerja administrasi saja, ini akan dikurangi," kata Tjahjo melanjutkan.

Baca juga: Kebutuhan ASN Tahun Ini 1,275 Juta Orang, tapi Formasi yang Diajukan Baru 741.551

Tjahjo menuturkan, PNS yang tergolong pelaksana administrasi tersebut merupakan yang terbanyak dibandingkan PNS di sektor kesehatan maupun guru dan dosen.

Ia menyebut, dari sekitar 4,16 juta PNS yang ada saat ini, 39 persen di antaranya merupakan pelaksana administrasi, sedangkan PNS teknis dan kesehatan sebanyak 14 persen lalu PNS guru dan dosen sebanyak 36 persen.

"Komposisi PNS yang masih didominasi oleh pelaksana atau jabatan administrasi tersebut memang sulit diharapkan untuk mencapai tingkat daya saing yang tinggi," kata dia.

Oleh karena itu, penerimaan PNS berikutnya akan memperbanyak formasi seperti guru, penyuluh, tenaga kesehatan, auditor, serta pengelola barang dan jasa.

Baca juga: Formasi Rekruitmen CPNS 2021 Diumumkan Akhir Maret

Diberitakan sebelumnya, Tjahjo menyampaikan, jumlah kebutuhan ASN pada 2021 mencapai 1.275.387 orang.

Sementara, jumlah rencana penetapan tahun ini berjumlah 741.551 lowongan terdiri dari 69.684 untuk pemerintah pusat dan 671.867 untuk pemerintah daerah.

Ia mengatakan, angka-angka di atas diperoleh dari usulan yang disampaikan oleh 588 instansi dengan rincian 539 instansi telah mengusulkan dengan dokumen lengkap.

Lalu, 49 instansi sudah mengusulkan dan sedang dalam proses melengkapi dokumen, serta 32 isntansi yang tidak mengusulkan kebutuhan ASN.

Dengan demikian, masih terbuka kemungkinan perubahan jumlah formasi yang tersedia karena masih ada tawar-menawar dengan instansi-instansi di tingkat pusat maupun daerah.

"Mudah-mudahan akhir Maret ini akan kita putuskan berapa sebenarnya formasi yang dibutuhkan. Jadi tawar-menawar masih banyak baik daerah, kemudian beberapa kementerian, lembaga, instansi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com