Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenkes: Vaksinasi Covid-19 Bukan Sekadar Program, tapi Gerakan

Kompas.com - 09/04/2021, 14:17 WIB
Tsarina Maharani,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono mengatakan, vaksinasi Covid-19 yang diselenggarakan pemerintah tidak bisa dimaknai hanya sekadar sebagai program.

Menurut Dante, vaksinasi ini merupakan sebuah gerakan yang inklusif di mana tiap warga negara mesti terlibat untuk mensukseskannya.

"Program vaksinasi tidak hanya dinarasikan sebagai sebuah program tetapi juga gerakan. Karena dia adalah gerakan, maka semua elemen masyarakat dapat terlibat untuk menyukseskan vaksinasi yang tidak eksklusif hanya menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan," kata Dante dalam acara peluncuran 'Program Masijd Sentra Vaksin', dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (9/4/2021).

Baca juga: Wamenkes: Vaksin Covid-19 Tak Langsung Buat Kebal, Imunitas Butuh Proses

Ia pun menyatakan, tempat-tempat dan institusi lain pun bisa menjadi sentra vaksin Covid-19.

Misalnya, sekolah-sekolah dan gedung-gedung lembaga/institusi agar pelaksanaan vaksinasi Covid-19 terus berjalan.

"Hari ini kita melihat masjid dijadikan sebagai sentra vaksin, dan ini tidak hanya bisa dilakukan di masjid namun juga di tempat lain seperti sekolah-sekolah, lembaga dan institusi lainnya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, hadir Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla. Ia mengatakan, vaksinasi Covid-19 bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga semua elemen masyarakat.

Baca juga: Wamenkes: Usai Divaksin, Masyarakat Jangan Abaikan Protokol Kesehatan

Menurut Kalla, pembentukan kekebalan komunitas atau herd immunity merupakan kunci utama dalam melawan pandemi.

kecepatan membentuk herd imunity di tengah masyarakat merupakan kunci utama kemengangan melawan Covid-19.

"Untuk itu kita semua harus berfungsi. Ini penting untuk segera membentuk herd imunity di masyarakat, karena istilah untuk Covid-19, tidak ada orang yang sembuh apabila semuanya tidak sembuh, mengingat wabah ini berasal dari dua orang dan sekarang menjadi bencana dunia," ujar Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com