Periksa 2 Saksi, KPK Dalami Aliran Uang Nurdin Abdullah

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020-2021 pada Selasa (6/4/2021).

Mereka diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

"Para saksi didalami pengetahuannya, antara lain terkait dugaan aliran sejumlah uang baik yang diterima oleh tersangka NA (Nurdin Abdullah) melalui tersangka ER (Edy Rahmat) maupun aliran sejumlah uang dari tersangka NA ke berbagai pihak," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Kasus Nurdin Abdullah, KPK Panggil Kepada Dinas PUTR Sulsel

Dua orang saksi yang diperiksa tersebut yakni, Wiraswasta bernama Fery Tandiady dan seorang mahasiswa bernama Muhammad Irham Samad.

Ali mengatakan, sedianya KPK juga memeriksa dua orang saksi lain yakni anggota DPRD bernama Eric Horas dan Pegawai Negeri Sipil bernama Idham Kadir.

Namun mereka tidak hadir dan segera dilakukan penjadwalan ulang.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga orang tersangka yakni Nurdin Abdullah dan dua tersangka lain yaitu Sekretaris Dinas PUTR Provinsi Sulsel Edy Rahmat dan kontraktor/Direktur PT Agung Perdana Bulukumba Agung Sucipto.

Nurdin diduga menerima total Rp 5,4 miliar dengan rincian pada 26 Februari 2021 menerima Rp 2 miliar yang diserahkan melalui Edy dari Agung.

Nurdin juga diduga menerima uang dari kontraktor lain pada akhir 2020 sebesar Rp 200 juta.

Kemudian, Februari 2021, Nurdin melalui ajudannya bernama Samsul Bahri diduga menerima uang Rp 1 miliar dan Rp 2,2 miliar.

Baca juga: KPK Dalami Berbagai Proyek yang Direkomendasikan Nurdin Abdullah

Atas perbuatannya, Nurdin dan Edy sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara itu, sebagai pihak pemberi, Agung disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.