Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: 39 Persen Responden Warga Indonesia Takut Bicara Politik

Kompas.com - 07/04/2021, 06:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 39 persen masyarakat Indonesia merasa takut bicara isu politik.

Hal ini menjadi temuan survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Selasa (6/4/2021).

"Yang menyatakan selalu dan sering masyarakat sekarang takut bicara masalah politik itu jumlahnya ada sekitar 39 persen," kata Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, dalam rilis survei daring, Selasa.

Dari angka 39 persen itu, 32,1 persen responden mengaku sering takut bicara ihwal politik. Kemudian, 7,1 persen selalu merasa takut.

Baca juga: SMRC: 32 Persen Responden Takut terhadap Penangkapan Semena-mena oleh Aparat Hukum

Sementara, 33,3 responden mengaku jarang takut bicara masalah politik, 20,2 persen tidak pernah takut, dan 7,2 persen tidak menjawab.

Menurut Saidiman, dibanding survei SMRC Juli 2009, persentase masyarakat yang takut bicara masalah politik naik dari angka 14 persen. Namun, dibanding survei Mei 2019, persentase tersebut menurun dari angka 43 persen.

Secara demografi, masyarakat yang takut bicara politik lebih banyak dari kalangan perempuan yakni 41 persen.

Kemudian, kalangan tersebut banyak berasal dari warga perkotaan yakni 44 persen, masyarakat usia kurang dari 25 tahun sebanyak 54 persen, dan warga lulusan SMA sebesar 51 persen.

Baca juga: Survei SMRC, Peluang Prabowo pada Pilpres 2024 Tak Lebih Baik dari 2019

Selain itu, survei juga menemukan bahwa ada 32 persen warga yang menyatakan selalu atau sering takut terhadap penangkapan semena-mena oleh aparat hukum.

Kemudian, 30,4 persen jarang merasa takut, sebanyak 29,4 persen tidak pernah takut, dan sisanya 8,4 persen tidak menjawab.

Ketakutan masyarakat terhadap penangkapan semena-mena aparat hukum cenderung fluktuatif.

Namun, jika dibandingkan dengan survei SMRC pada Juli 2009, angkanya mengalami kenaikan. Survei kala itu menunjukkan bahwa 23 persen responden selalu/sering merasa takut terhadap penangkapan semena-mena aparat hukum.

"Kalau kita lihat trennya itu juga cukup fluktuatif, tapi kalau kita lihat secara umum sejak 2009 itu mengalami kenaikan," ujar Saidiman.

Selain itu, survei juga memperlihatkan bahwa masyarakat yang takut ikut organisasi naik dari 9 persen pada survei Juli 2009, menjadi 20 persen pada saat ini.

Baca juga: Survei SMRC, Mayoritas Responden Setuju Pembubaran HTI dan FPI

"Artinya semakin banyak warga yang menilai sekarang masyarakat takut ikut organisasi," kata Saidiman.

Untuk diketahui, survei berskala nasional itu digelar pada 28 Februari sampai 5 Maret 2021.

Survei melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan 3,07 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com