Percepat Penanganan, DPD Minta Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana di NTT

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah menetapkan status tanggap darurat bencana terhadap wilayah yang dilanda bencana banjir dan longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurutnya, kebijakan penetapan status tanggap darurat itu dapat memudahkan proses pemulihan dan penanggulangan bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

"Dengan bencana alam yang demikian kompleks ini, pemerintah tak perlu ragu untuk menetapkan status tanggap darurat bencana terhadap wilayah terdampak. Pilihan kebijakan darurat ini akan memungkinkan proses pemulihan secara efektif dan signifikan di tengah pandemi," kata Najamudin dalam keterangannya, Senin (5/4/2021).

Baca juga: Banjir Bandang dan Longsor di NTT, BNPB Kirim Bantuan

Najamudin berharap, BNPB dapat mengalihkan sebagian besar sumber daya yang dimiliki untuk fokus pada penanganan bencana di NTT.

Secara spesifik, ia meminta BNPB segera memberikan bantuan sumber daya, mulai dari kebutuhan dasar hingga mengurus pengungsi.

Berdasarkan pantauan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Najamudin mengingatkan potensi cuaca ekstrem masih akan terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Oleh karena itu ia menekankan, proses tanggap darurat bencana perlu dilakukan secara cepat dan tepat.

"Ini akan sangat membantu pemerintah daerah (pemda) dalam menangani dampak buruk yang ditimbulkan, baik masalah penanganan pasca evakuasi, kesehatan pengungsi maupun pemulihan psikologi masyarakat yang terdampak, khususnya anak-anak," tutur dia.

Baca juga: Kemensos Salurkan Bantuan Logistik Rp 1,2 Miliar untuk Korban Banjir di NTT

Berdasarkan laporan BNPB, bencana banjir bandang yang terjadi di Flores Timur telah memakan korban sebanyak 44 orang meninggal dunia, 26 orang hilang, 9 orang luka-luka, 80 KK terdampak dan 256 jiwa mengungsi di Balai Desa Nelemawangi.

"Data mengenai para korban dan masyarakat terdampak masih dapat berubah mengikuti perkembangan di lapangan," ucap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati dalam keterangannya, Senin.

Raditya melanjutkan, kerugian materiil yang dilaporkan meliputi 17 unit rumah hanyut, 60 unit rumah terendam lumpur, 5 jembatan putus, puluhan rumah terendam banjir di Kecamatan Adonara Barat dan ruas jalan Waiwadan-Danibao dan Numindanibao terputus di empat titik.