Deradikalisasi Tak Akan Berhasil jika Gunakan Pendekatan Kekuasaan

JAKARTA, KOMPAS.com – Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) Laksamana Muda TNI (Purn) Soleman Ponto berpendapat, pemberantasan terorisme tidak bisa dilakukan hanya dengan penegakan hukum.

Soleman menjelaskan, dalam ilmu intelijen, jumlah anggota kelompok teroris lebih banyak berada di bawah permukaan.

Baca juga: Pelaku Penyerangan di Mabes Polri Sempat Unggah Foto Bendera ISIS di Instagram

“Polisi bukan memberantas teror, polisi sekarang memberantas pelanggaran hukum, begitu meledak bom, atau ketika ditemukan bom (baru dilakukan penindakan)," ujar Soleman dalam breaking news Kompas TV, Rabu (31/3/2021).

"Dalam ilmu intelijen hanya satu per tiga (pelaku terorisme) yang berada di permukaan, kalau kita gunakan ilmu gunung es, dua per tiga itu tenggelam atau berada di bawah permukaan,” tutur dia.

Soleman menuturkan, pendekatan kekuasaan tidak bisa digunakan dalam memberantas paham ekstremisme di bawah permukaan.

Baca juga: Kapolri: Penyerang Mabes Polri ZA Berideologi ISIS

Sebaliknya, pendekatan harus dilakukan secara persuasif, dengan tujuan merebut pengaruh seseorang dari paham radikalisme yang menjadi penyebab terorisme.

Pendekatan ini dikenal dengan istilah penggalangan.

Sementara, Soleman berpandangan bahwa pendekatan kekuasaan masih digunakan dalam proses deradikaliasi saat ini.

“Kalau kita melaksanakan penggalangan kita harus berdiri sama tinggi duduk sama rendah. Sebab proses deradikalisasi tidak akan pernah berhasil jika menggunakan kekuasaan. Itu yang selama ini terjadi,” ucap Soleman.

Baca juga: Kapolri Ungkap Kronologi Penyerangan di Mabes Polri

Soleman menekankan, upaya pemberantasan terorisme perlu dilakukan sampai ke akarnya. Pekerjaan ini seharusnya dilakukan oleh intelijen negara.

“Dengan cara masuk pelan-pelan, menjadi lawan bicara, ngobrol, untuk memengaruhi. Jadi proses memberi pengaruh agar tidak menjadi radikal atau melakukan tindak terorisme itu harus dilakukan tanpa paksaan,” imbuhnya.

Selain itu, Soleman juga meminta prinsip kemanusiaan tidak dilupakan dalam upaya pemberantasan terorisme. Sebab, anggota kelompok teroris juga manusia yang memiliki hati nurani.

“Mereka punya anak, punya keluarga, mereka juga punya hati. Jadi pendekatannya harus dari hati ke hati. Sekali lagi, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi,” pungkasnya.

Baca juga: Pemerintah Diminta Waspadai Pola Penyebaran Ekstremisme di Lingkup Keluarga

Dalam sepekan ini, telah terjadi dua peristiwa teror di Indonesia.

Pelaku berinisial L berusia 26 tahun dan istrinya, YSR, melakukan teror bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, Minggu (28/3/2021) pagi.

Kemudian, perempuan berinisial ZA menjadi pelaku penyerangan di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (31/3/2021). ZA diketahui berusia 25 tahun.

Pelaku bom bunuh diri di Makassar diduga merupakan jaringan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi ke Negara Islam di Irak dan Suriah atau Islamis State of Iraq and Suriah (ISIS).

Sementara, pelaku teror di Mabes Polri diduga pendukung ISIS. Dugaan itu berasal dari hasil pendalaman polisi yang menemukan unggahan bendera ISIS di akun Instagram milik pelaku.