Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Moeldoko Angkat Bicara Soal Keputusannya Terima Jabatan Ketua Umum Partai Demokrat

Kompas.com - 29/03/2021, 08:14 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko akhirnya angkat suara menanggapi kisruh internal Partai Demokrat.

Sejak didaulat sebagai ketua umum versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilangsungkan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu, Moeldoko jarang terlihat dalam setiap kegiatan konferensi pers yang dilakukan Partai Demokrat kubu kontra-AHY.

Namun, Moeldoko kemudian memberikan pernyataan melalui akun Instagram pribadinya, @dr_Moeldoko, Minggu (28/3/2021).

Mantan Panglima TNI itu mengaku tidak memberitahu Presiden Joko Widodo atas keputusannya menerima jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Menurut dia, keputusan itu merupakan otoritas pribadinya. Sehingga, ia tak ingin membebani Presiden atas keputusan tersebut.

“Terhadap persoalan yang saya yakini benar itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden,” kata Moeldoko.

Purnawirawan jenderal bintang empat itu menjelaskan alasan dirinya dipilih oleh sejumlah eks kader Partai Demokrat sebagai ketua umum. Menurut dia, hal itu telah terjadi setelah adanya perubahan arah demokrasi di partai berlambang mercy tersebut.

Baca juga: Moeldoko dan Nazaruddin Tak Hadiri Konpers di Hambalang, Ini Penjelasan Demokrat Versi KLB

“Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di tubuh partai Demokrat,” katanya.

Selain itu Moeldoko melihat bahwa pertarungan ideologis menguat jelang tahun politik 2024.

Ia menilai pola itu akan menjadi penghalang tujuan Indonesai Emas di tahun 2024. Pertarungan ideologis itu, sambung Moeldoko, juga terjadi di internal Partai Demokrat.

“Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” jelas dia.

Terbiasa mengambil resiko

Moeldoko mengaku dirinya terbiasa mengambil resiko dalam setiap keputusannya.

Maka, ia mengakui bahwa dalam keputusannya menerima kepemimpinan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, ia tidak memberitahu istri dan keluarganya.

Baca juga: Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat Pimpin Partai Demokrat

Moeldoko sekali lagi menegaskan agar tidak ada pihak yang mengaitkan Jokowi dalam persoalan ini.

“Saya juga khilaf sebagai manusia biasa, tidak memberitahu pada istri dan keluarga atas keputusan yang saya ambil. Tetapi saya juga terbiasa mengambil resiko seperti ini apalagi demi kepentingan bangsa dan negara, untuk itu jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com