Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/03/2021, 11:42 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengecam tindakan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, yang terjadi Minggu, (28/3/2021).

Sekretaris Jenderal PBNU H. A. Helmy Faishal Zaini mengatakan, segala bentuk kekerasan bukanlah ajaran dari agama apapun.

"Mengecam segala bentuk dan tindak kekerasan, termasuk di dalamnya adalah perilaku menyerang pihak-pihak yang dianggap memiliki perbedaan," ujar Helmy dikutip dari siaran pers, Minggu.

Baca juga: Soal Ledakan Bom di Depan Gereja Katedral Makassar, MUI: Tidak Bisa Ditolerir

Helmy mengatakan, PBNU juga mendesak pemerintah melalui aparat keamanan untuk mengusut tuntas peristiwa tersebut.

Selain itu, siapa pun yang terlibat juga diharapkan segera ditangkap.

"Kami percaya aparat akan bekerja secara maksimal dan profesional," kata dia.

Selain itu, PBNU juga mengajak seluruh pemuka agama agar proaktif mengampanyekan gerakan melawan ektremisme dan radikalisme.

Sebab, kata dia, tokoh agama memiliki peran sangat penting dalam menyampaikan pesan-pesan menyejukkan.

"Kami mengimbau kepada masyarakat dan segenap warga untuk tetap tenang dan tidak teprovokasi sehingga melakukan hal-hal yang justru dapat memperkeruh suasana. Kita serahkan proses pengusutan sepenuhnya kepada aparat keamanan," ucap dia.

Baca juga: Bom Bunuh Diri di Katedral, Pastor Sebut Pelaku Terpantau Sempat Akan Masuki Gereja

Sebuah ledakan yang diduga bom terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

Kepala Biro Penerangan Umum Humas Polri Kombes Ahmad Ramadhan menyebut polisi masih melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut.

“Masih dilakukan penyelidikan oleh Polda Sulsel untuk mencari tahu siapa pelaku bom bunuh diri tersebut termasuk motif dari bom bunuh diri tersebut,” kata Ramadhan kepada Kompas.com, Minggu (28/3/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com