Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Puan Maharani: Perilaku Anggota DPR Jadi Cerminan Proses Kaderisasi Parpol

Kompas.com - 22/03/2021, 18:14 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Puan Maharani mengatakan bahwa sebelum menjadi anggota dewan, setiap kader partai politik (parpol) harusnya sudah dibekali dengan etika berbangsa dan bernegara.

“Pemikiran dan perilaku anggota DPR menjadi cerminan dari proses kaderisasi parpol yang berjalan di Indonesia,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (22/3/2021).

Pembekalan etika berbangsa dan bernegara itu, kata dia, bisa dilakukan melalui proses internalisasi etika politik masing-masing parpol.

Dengan demikian, pelaksanaan etika berbangsa dan bernegara menjadi bagian tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas jabatan politik.

“Setiap parpol memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kader-kadernya dalam mengedepankan etika politik dalam menjalankan tugas,” imbuhnya.

Baca juga: Kunjungi Banyuwangi, Puan Maharani Puji Vaksinasi di Puskesmas Kabat

Hal tersebut disampaikan Puan dalam acara seminar nasional Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR berjudul “Sinergi Penegakan Etika Kelembagaan: Penguatan Kualitas Etis dan Kapasitas Penegakan Etika Pejabat Publik Melalui Peran Partai Politik” di Jakarta Selatan, Senin.

“Penerapan etika politik oleh setiap anggota dewan akan turut memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat kepada DPR,” ujarnya.

Ketika kepercayaan itu terbangun, terang dia, maka citra dan wibawa parlemen akan ikut meningkat di benak masyarakat.

Meski demikian, citra parlemen tidak bisa terjadi secara otomatis. Untuk itu, ia mengingatkan setiap anggota DPR untuk mematuhi kode etik yang berisi norma dalam menjalankan tugas serta menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPR.

Baca juga: Puan Maharani: Perempuan Merasakan Dampak Berat dari Pandemi Covid-19

Adapun kode etik yang dimaksud Puan dilakukan oleh alat kelengkapan DPR, yakni MKD. Badan ini dibentuk untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

“Namun MKD ini perlu bekerja sama dengan berbagai elemen dalam ekosistem politik, termasuk salah satunya parpol,” kata dia.

Lebih lanjut, politisi Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) V itu berharap seminar tersebut dapat menjadi pengingat bagi semua peserta untuk menguatkan komitmen dalam bergotong royong. Ini penting bagi pejabat publuk di Indonesia untuk beretika dalam menjalankan tugas masing-masing.

“Etika ini penting bagi para pejabat publik agar mereka selalu mengedepankan kepentingan rakyat, negara, dan bangsa,” pesannya.

Baca juga: Puan Maharani Sebut IPU Penting untuk Kemitraan Global di Masa Pandemi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Soal 'Presidential Club', Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Soal "Presidential Club", Golkar Yakin Prabowo Bisa Menyatukan para Presiden Terdahulu

Nasional
Tanggapi Isu 'Presidential Club', PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Tanggapi Isu "Presidential Club", PDI-P: Terlembaga atau Ajang Kongko?

Nasional
Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Cak Imin Sebut PKB Jaring Calon Kepala Daerah dengan 3 Kriteria

Nasional
Golkar: 'Presidential Club' Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Golkar: "Presidential Club" Bisa Permudah Prabowo Jalankan Pemerintahan

Nasional
Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Jokowi Diprediksi Gandeng Prabowo Buat Tebar Pengaruh di Pilkada 2024

Nasional
Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Kans Parpol Pro Prabowo-Gibran Dengarkan Jokowi Tergantung Relasi

Nasional
Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di 'Presidential Club'

Demokrat Yakin Jokowi-Megawati Bisa Bersatu di "Presidential Club"

Nasional
Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk 'Presidential Club', Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Sebut SBY Setuju Prabowo Bentuk "Presidential Club", Demokrat: Seperti yang AS Lakukan

Nasional
Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Jokowi Diperkirakan Bakal Gunakan Pengaruhnya di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Soal Kemungkinan Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin: Kita Lihat pada 20 Oktober

Nasional
Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Kementerian PPPA Akan Dampingi Anak Korban Mutilasi di Ciamis

Nasional
'Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya'

"Orang Toxic Jangan Masuk Pemerintahan, Bahaya"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com