Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terima Dubes Rusia, Ketua MPR Dorong Kerja Sama Pengembangan Vaksin Covid-19

Kompas.com - 22/03/2021, 15:00 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengatakan, pemerintah Indonesia perlu bekerja sama dengan Rusia dalam pengadaan vaksin Covid-19, guna mendukung pelaksanaan vaksinasi gotong royong.

Menurut Bambang, Rusia melalui RDIF (Rusian Direct Investment Fund) atau BUMN Rusia telah menunjuk perusahaan swasta untuk menjadi perwakilan mereka di Indonesia.

Saat ini, Rusia sudah memproduksi dan menggunakan tiga jenis vaksin, yakni Sputnik V, EpiVacCorona, dan CoviVac.

Baca juga: Rusia dan Austria Sepakat Bahas Pengiriman dan Produksi Vaksin Sputnik V

"Sputnik V menurut Duta Besar Rusia, punya berbagai keunggulan yang diperlukan penduduk Indonesia. EpiVacCorona, misalnya, bisa digunakan untuk lansia di atas 60 tahun, CoviVac dengan penggunaan sebanyak dua kali yakni disuntikan di hari pertama dan di hari ke-14 setelah penyuntikan pertama," kata Bambang usai menerima Duta Besar Rusia untuk Indonesia, H.E. Mr. Lyudmila Vorobieva, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/3/2021), dalam keterangan tertulis.

Bambang mengutip penjelasan Duta Besar Rusia Lyudmila yang menyebutkan, vaksin Covid-19 Sputnik V telah teregistrasi di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan sedang menunggu izin edar.

Mengutip Lyudmila pula, Bambang menuturkan, vaksin Covid-19 Sputnik V ini memiliki efikasi 91,6 persen dan dapat disimpan dalam cool box dengan suhu 2-8 derajat celcius.

Sementara itu, penyuntikan vaksin Covid-19 ini dilakukan sebanyak dua kali, dengan jeda waktu 21 hari dari penyuntikan pertama.

Penggunaan vaksin Sputnik V sudah disetujui beberapa negara di antaranya Rusia, Belarusia, Serbia, Argentina, Bolivia, Aljazair, Venezuela, Paraguay, Turkmenistan, Hongaria, UEA, Iran, Guinea, Tunisia, Armenia dan wilayah Palestina.

Baca juga: Putin Menolak Disuntik Vaksin Covid-19 Sputnik V, Ternyata Ini Alasannya...

"Vaksin buatan Rusia ini didasarkan pada DNA adenovirus jenis SARS-CoV-2. Vaksin ini menggunakan virus yang telah dilemahkan untuk mengirimkan sebagian kecil patogen dan menstimulasi respons imun dan tidak ada efek samping serius yang dilaporkan terkait vaksinasi," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, selain menawarkan vaksin, pemerintah Rusia ingin Indonesia menjadi salah satu produsen berbagai jenis vaksin buatan Rusia.

"Tawaran bagus tersebut harus disambut dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Selain untuk meningkatkan investasi, juga bisa dimanfaatkan untuk transfer teknologi dan pengetahuan seputar vaksin Covid-19," pungkasnya.

Adapun dalam pertemuan tersebut turut hadir Sekretaris Ketiga Kedutaan Besar Rusia Mr. Roman Romanov, Perwakilan Dagang Federasi Rusia di Indonesia Mr. Sergey Rossomakhov, dan perwakilan Dagang Senior Ms. Maria Mitsura.

Untuk diketahui, hingga saat ini, PT Bio Farma (Persero) mendapatkan komitmen dari dua perusahaan farmasi terkait pengadaan vaksin Covid-19 untuk vaksinasi gotong royong.

Baca juga: Polemik Vaksin Sputnik V, Produsen Tuntut Uni Eropa karena Kasus Ini

Kedua perusahaan farmasi itu yakni Sinopharm dari China dan Moderna dari Amerika Serikat. Total komitmen pengadaan vaksin itu mencapai 20,2 juta dosis vaksin Covid-19.

"Kita sudah meminta komitmen dari Sinopharm itu 15 juta dosis, mulai dari akhir Maret atau sampai akhir kuartal II 2021 sebanyak 15 juta dosis," kata Honesti dalam rapat kerja Komisi IX DPR yang ditayangkan kanal YouTube DPR RI, Senin (15/3/2021).

Sementara itu, perusahaan farmasi asal Amerika Serikat yaitu Moderna juga berkomitmen menyiapkan sebanyak 5,2 juta dosis vaksin Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com