Jokowi: Peminat Kartu Prakerja Sangat Banyak, Belum Tertampung Semua

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, peminat program Kartu Prakerja sangat banyak. Namun, saat ini belum semua peminat tertampung dalam program tersebut.

"Tadi disampaikan Pak Menko Perekonomian bahwa yang mendaftar di Kartu Prakerja kurang lebih 55 juta orang. Tetapi, yang ikut pada 2020 sebanyak 5,6 juta orang," ujar Jokowi dalam pengarahan kepada Penerima Kartu prakerja tahun 2020-2021 yang disiarkan secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (17/3/2021).

"Artinya peminatnya banyak sekali. Artinya apa? belum tertampung semuanya," lanjutnya.

Baca juga: Insentif Kartu Prakerja Dipakai untuk Beli Bahan Pangan hingga Paket Internet

Presiden melanjutkan, saat ini ada 1.700 macam pelatihan di program Kartu Prakerja.

Ribuan pelatihan itu disediakan 165 lembaga pelatihan.

Merujuk dari jumlah yang tersedia itu, peserta program diperbolehkan memilih jenis pelatihan yang diminati atau yang menunjang bakat yang dimiliki.

"Saya kira pelatihan-pelatihan ini sangat dibutuhkan. Dari survei yang ada, 88 persen (peserta) keterampilannya meningkat. Ini yang kita harapkan," tutur kepala negara.

"Sebab di zaman yang penuh kompetisi ini, kalau keterampilan kita, skill kita setiap hari tidak diperbaiki ya hilang kita. Tahu-tahu kehilangan pekerjaan," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra-Kerja. Perpers ini ditandatangani 26 Februari 2020.

Baca juga: Kuota Kartu Prakerja Semester I Sisa 900.000 Pendaftar, Terpenuhi dalam 2 Gelombang

Di dalam beleid tersebut dijelaskan, dengan penggunaan Kartu Pra-Kerja, pencari kerja/buruh yang terkena PHK atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja bisa mendapatkan manfaat pelatihan dan insentif.

Untuk diketahui, kartu pra kerja ditujukan bagi penduduk usia kerja yang sedang mencari kerja atau yang sedang tidak mencari namun ingin berganti profesi, buruh, karywan, korban PHK, lulusan SMA atau SMK dengan usia minimal 18 tahun ke atas.

Pemerintah memprioritaskan program ini untuk pencari kerja muda, namun tidak untuk yang sedang bersekolah atau duduk di bangku kuliah.