Kasus Korupsi BPJS Ketenagakerjaan, Kejagung Periksa Tiga Saksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Kejaksaan Agung memeriksa tiga orang saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan.

Satu orang saksi yang diperiksa pada Selasa (16/3/2021) yaitu, EH selaku asisten Deputi Analisa Pasar Saham BPJS Ketenagakerjaan, T selaku dealer PT Panin Asset Management, dan DF selaku Fund Manager PT Bahana TCW Investment Management.

"Pemeriksaan saksi dilakukan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan keuangan dan dana investasi di BPJS Ketenagakerjaan," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Pertanyakan Kasus Dugaan Korupsi, Presiden KSPI Bakal Temui Direktur BPJS Ketenagakerjaan

Penyidikan kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan ini telah dimulai Kejagung sejak 19 Januari 2021.

Kasus tersebut ditangani oleh penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor: Print-02/F.2/Fd.2/01/2021.

Sejumlah dokumen sudah sempat disita Kejagung dalam penggeledahan kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta pada 18 Januari 2021.

Pemeriksaan saksi dimulai sejak 19 Januari 2021.

Dikutip dari Tribunnews.com, Kejagung memperkirakan ada potensi kerugian negara hingga Rp 20 triliun dalam perkara ini.

Baca juga: Kejagung Periksa Asisten Deputi Bidang Pasar Saham BPJS Ketenagakerjaan

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febrie Adriansyah menyatakan, nilai kerugian tersebut masih dianalisis perihal kemungkinan risiko bisnis.

"Kalau kerugian bisnis, apakah analisanya ketika di dalam investasi itu selemah itu sampai 3 tahun bisa merugi sampai Rp 20 triliun sekian. Sekalipun ini masih menurut dari orang keuangan masih potensi," kata Febrie di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (11/2/2021).