Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK Minta Petugas Penanganan Stunting Sampaikan Data Apa Adanya

Kompas.com - 17/03/2021, 08:24 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta petugas penanganan stunting di seluruh daerah menyampaikan data apa adanya.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir dalam kunjungannya ke Kabupaten Nias, Sumatera Utara, Selasa (16/3/2021).

Di daerah tersebut, angka stunting masih di atas rata-rata nasional dan harus ditekan oleh pemerintah daerahnya.

"Pemerintah daerah harus menekan angka stunting secara maksimal dan sungguh-sungguh dan para petugas di lapangan sampaikan datanya apa adanya, jangan disulap," kata Muahdjir dikutip dari siaran pers, Rabu (17/3/2021).

Baca juga: Penyebab Anak Stunting Tak Cuma Faktor Kurang Gizi

Data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, prevalensi stunting di Kabupaten Nias sangat tinggi, yakni 61 persen.

Muhadjir mengatakan, apabila data petugas tidak benar, maka hal tersebut akan berdampak pada cara mengatasi stunting tersebut.

"Kalau dia stunting, sampaikan dia stunting. Kalau dia gizi buruk sampaikan gizi buruk sehingga nanti Kemenkes, BKKBN, bisa mengatasi dan menangani dengan sungguh-sungguh," kata dia.

Muhadjir mengatakan, penanganan stunting penting dilakukan sejak dini sebelum terjadi pernikahan.

Baca juga: Anak Stunting, Apa yang Dilakukan agar Tumbuh Kembang Membaik?

Hal tersebut harus diedukasikan terutama kepada para perempuan sejak remaja.

Menurut dia, memberikan pengetahuan yang baik seperti tentang kesehatan reproduksi dan gizi untuk mencegah stunting sejak dini adalah salah satu langkah pencegahan stunting.

"Kalau perkembangan kandungannya nanti terganggu maka perkembangan anaknya juga. Karena itu masalah stunting ini harus mendapatkan perhatian sungguh-sungguh," ujar dia.

Muhadjir mengatakan, perempuan dan anak merupakan kelompok rentan dan strategis.

Baca juga: Menko PMK: Kemiskinan Harus Ditangani untuk Atasi Stunting

Dengan demikian, pencegahan stunting pada perempuan dan anak pun perlu dilakukan sejak jauh-jauh hari.

Adapun berdasarkan hasil Riseksdas Status Gizi Balita pada 2019, prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 27,67 persen.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pun mencanangkan target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Ahok Masuk Bursa Bacagub Sumut, PDI-P: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Bantah PDI-P soal Jokowi Menyibukkan Diri, Ali Ngabalin: Jadwal Padat, Jangan Gitu Cara Ngomongnya...

Nasional
Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Pimpin Langsung ‘Tactical Floor Game’ WWF di Bali, Luhut: Pastikan Prajurit dan Komandan Lapangan Paham yang Dilakukan

Nasional
Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Setara Institute: RUU Penyiaran Berpotensi Perburuk Kebebasan Berekspresi melalui Pemasungan Pers

Nasional
Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Masuk Daftar Cagub DKI dari PDI-P, Risma: Belum Tahu, Wong Masih di Kantong...

Nasional
KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

KPK Geledah Lagi Rumah di Makassar Terkait TPPU SYL

Nasional
Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Puan Minta DPR dan IPU Fokus Sukseskan Pertemuan Parlemen pada Forum Air Dunia Ke-10

Nasional
Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Yusril: Serahkan kepada Presiden untuk Bentuk Kabinet Tanpa Dibatasi Jumlah Kementeriannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com