Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Indonesia Tidak Kehabisan Pemimpin

Kompas.com - 16/03/2021, 13:58 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengajar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, ada sejumlah alasan yang membuat wacana penambahan masa jabatan presiden tak perlu diserukan lagi. 

Pertama, Presiden Joko Widodo sejak awal telah menyatakan bahwa dirinya patuh pada konstitusi dan ketentuan yang berlaku pada UUD 1945, bahwa jabatan presiden tetap dua periode.

Sehingga, tudingan bahwa Presiden menghendaki penambahan masa jabatan tidak beralasan. 

Kedua, menurut dia, banyak tokoh yang siap menjadi calon presiden pada kontestasi nasional mendatang.

"Indonesia tidak pernah kehabisan pemimpin. Hasil survey KedaiKOPI bahkan menunjukan ada 500 nama yang masyarakat siap pilih sebagai kandidat capresnya,” sebut Hendri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Berdasarkan survei tersebut, ada sejumlah nama tokoh yang cukup populer di masyarakat yang berpeluang menjadi kandidat capres.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dikhawatirkan Jadi Agenda Sisipan

Para tokoh itu memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari kepala daerah, menteri, hingga mantan pejabat negara.

“Misalnya mantan pejabat ada Susi Pudjiastuti, Sudirman Said, Abraham Samad, dan Rizal Ramli. Para Menteri ya Sri Mulyani, Tito Karnavian, Airlangga Hartanto, dan Erick Tohir. Belum lagi Kepala Daerah seperti Anies Baswedan, Ridwan Kami, dan Khofifah,” terang dia.

Selanjutnya, imbuh Hendri, masyarakat perlu diberikan kepercayaan untuk memimpin anak bangsa terbaik untuk menggantikan Jokowi memimpin Indonesia.

“Pak Jokowi bagus, tapi kita harus berikan kesempatan juga pada anak bangsa yang bagus juga,” kata Hendri.

Lebih jauh, ia menuturkan, jika muncul wacana amendemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode dengan dalih demi kepentingan rakyat, maka perlu ada referendum untuk melihat keinginan tersebut.

“Kalau ada alasan rakyat yang menghendaki (jabatan presiden 3 periode), harus diketahui rakyat yang mana? Caranya bagaimana? Ya referendum. Referendum rakyat apakah setuju presiden menjabat 3 periode atau tidak,” imbuhnya.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Pengamat: Lebih Penting Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Sebagai informasi Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak berniat menjabat selama tiga periode.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” sebut Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Jokowi juga meminta agar tak ada yang membuat kegaduhan baru atas isu ini. Sebab, ia menuturkan pemerintah tengah fokus pada penanganan pandemi virus corona.

“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” terang Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com