Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Darmizal, Demokrat Sebut AHY Tak Pernah Wajibkan DPD-DPC Setoran

Kompas.com - 10/03/2021, 13:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta mantan kader Demokrat, Darmizal untuk tidak memanipulasi kenyataan dengan membuat pernyataan yang mengada-ada.

Hal tersebut diutarakannya untuk merespons pernyataan Darmizal yang menyebut bahwa kepengurusan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pernah mengeluarkan aturan setoran kepada dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC).

"Jangan mengada-ada, DPP di bawah AHY tidak pernah mengeluarkan aturan setoran DPD-DPC. Itulah nyanyian sumbang mantan kader yang sudah dipecat," kata Herzaky dalam keterangannya, Rabu (10/3/2021).

Baca juga: Nazaruddin, Mantan Bendum Demokrat yang Disebut Bagi-bagikan Uang ke Peserta KLB Kontra-AHY


Pernyataan Darmizal tersebut, menurut dia, berkebalikan dengan kenyataan yang ada.

Justru, kata dia, AHY saat itu mengembangkan semangat solidaritas sosial kepada para kader untuk membantu masyarakat terdampak pandemi dan bencana.

AHY mengajak para kader di berbagai tingkatan untuk secara swadaya membantu masyarakat di sekeliling mereka.

Ia mengatakan, para kader yang setia dan militan justru sangat bersemangat dengan gaya kepemimpinan AHY semacam ini.

"(AHY) memberikan kebanggaan dan gairah baru bagi organisasi. Menekankan kalau Demokrat berkoalisi dengan rakyat itu nyata," ucap dia.

Baca juga: Demokrat Bantah Klaim Darmizal Berjasa Menangkan SBY Jadi Ketum

Lebih lanjut, Herzaky menyindir sejumlah mantan kader yang disebutnya hidup di era feodal.

Menurut dia, karena hidup di era tersebut, para mantan kader menjadi terbiasa diberi sesuatu terlebih dulu, baru kemudian bergerak.

Dia melihat, pola tersebut dibuktikan dengan kegiatan politik kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang.

"Pola yang sama bisa kita lihat di kegiatan politik dagelan yang mereka buat di Deli Serdang. Makanya pada buat fitnah terus terhadap kepemimpinan AHY karena masih beda dengan gaya feodal," ucap Herzaky.

Sebelumnya, diberitakan bahwa Darmizal menyebut, setelah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terpilih sebagai ketua umum, ada aturan yang mewajibkan DPC dan DPD memberikan setoran kepada DPP Partai Demokrat.

"Saya bersalah, saya enggak tahu kalau akan lahir rezim diktator ini, sungguh saya enggak tahu akan ada PO yang memberatkan kalian menyetor setiap bulan, malu saya, saya malu," ujar dia dalam konferensi pers Demokrat kubu kontra AHY, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Menyesal Pernah Dukung SBY, Darmizal Tak Sangka DPC-DPD Akan Diminta Setor Uang

Darmizal merupakan salah satu kader Demokrat yang dipecat karena terlibat dalam upaya mengambil alih kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketua umum Partai Demokrat.

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Polri Usulkan Penambahan Atase Kepolisian di Beberapa Negara

Nasional
Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com