Soal Myanmar, Pemerintah Disarankan Tunjuk Kalla atau Hasan Wirajuda untuk "Backdoor Diplomacy"

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai, pemerintah bisa menunjuk mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) atau mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda untuk melakukan "backdoor diplomacy" dalam rangka meredakan situasi di Myanmar.

"Sebaiknya Indonesia melakukan backdoor diplomacy dengan menunjuk tokoh untuk meredakan situasi di Myanmar. Tokoh tersebut bisa mantan Wapres Jusuf Kalla atau mantan Menlu Hassan Wirajuda," ujar Hikmahanto Juwana dalam keterangan di Jakarta, Jumat (26/2/2021).

Rektor Universitas Jenderal A Yani itu mengatakan, keduanya memiliki pengalaman yang sangat luas dalam bidang perdamaian, pemerintahan, dan proses demokratisasi.

Baca juga: Rakyat Myanmar Protes Rencana Kunjungan Menlu, Hikmahanto: Sebenarnya Retno Beriktikad Baik

Keduanya, menurut dia, merupakan tokoh di Indonesia dan besar kemungkinan besar bisa diterima oleh pihak-pihak yang bertikai yaitu pemerintahan kudeta dan elemen masyarakat di Myanmar.

"Disamping itu kedua tokoh ini memiliki kredibilitas dan pengakuan secara internasional," ujar dia.

Saat Menlu Retno Marsudi hendak melakukan upaya terkait situasi di Myanmar, kata dia, justru elemen masyarakat di Myanmar memprotesnya hingga menggeruduk KBRI di Yangoon.

Sebab, menurut Hikmahanto, masyarakat khawatir kehadiran Menlu Retno sebagai bentuk pengakuan terhadap pemerintahan kudeta.

Baca juga: Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Padahal, apa yang dilakukan oleh Indonesia merupakan upaya dari negara sahabat Myanmar.

Ia mengatakan, upaya ini tentu harus tetap dilakukan tetapi dengan mengubah strategi yaitu melakukan "backdoor diplomacy".