Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

Kompas.com - 25/02/2021, 20:10 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate menegaskan, partainya berkomitmen mendampingi Pemerintahan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Hal itu merupakan salah satu pernyataan sikap Partai Nasdem yang disampaikan Johnny sesuai Rapat Koordinasi Nasional Khusus Bidang Ideologi, Organisasi, dan Kaderisasi Partai Nasdem yang digelar sejak Senin (22/2/2021) hingga Rabu (24/2/2021).

"Partai Nasdem menegaskan kembali, komitmen untuk mendampingi pemerintahan Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo secara riil dan konkret politik untuk menjaga bangsa dan negara," kata Johnny dalam konferensi pers, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Nasdem Akan Bangun Koalisi untuk Gelar Konvensi Capres

Johnny menuturkan, secara khusus, Partai Nasdem akan mendampingi Pemerintah dalam penanganan dampak pandemi Covid-19, baik dari segi kesehatan maupun pemulihan ekonomi.

Oleh karena itu, Johnny meminta kader Nasdem untuk mendukung program vaksinasi Covid-19 dan menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program Pemulihan Ekonomi Nasional.

Johnny melanjutkan, Nasdem juga mendukung keputusan Pemerintah yang menolak revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada.

Ia menyebut, Nasdem kini mempersiapkan diri dan mengambil bagian dalam menyukseskan pemilihan presiden, pemilihan legislatif, dan pemilihan kepala daerah apda 2024.

"Sikap ini kembali ditegaskan utk menunjukkan cita-cita Nasdem satu garis dengan kebijakan presiden yakni untuk kemajuan dan masa depan demokrasi Indonesia yang lebih baik, selain dari menjaga stabilitas politik di tengah situasi pandemi Covid-19," ujar Johnny.

Baca juga: Sekjen: Konvensi Capres Nasdem Berbeda dengan Buatan Partai-partai Sebelumnya

Johnny menambahkan, fraksi Partai Nasdem di DPR dan MPR juga akan memperjuangkan politik rasional yang berpihak kepada masyarakat dan mendorong demokrasi yang lebih berkualitas.

"Dan mendukug program-program legislasi terkait penciptaan lapangan pekerjaan, penghapusan kekerasan seksual, transformasi digital dan perlindungan data pribadi, dan ketahanan pangan nasional," kata Johnny.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

BNPB Salurkan Dana Bantuan Bencana Rp 3,2 Miliar untuk Penanganan Banjir Lahar di Sumbar

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Draf RUU Penyiaran: Eksploitasi Anak di Bawah 18 Tahun untuk Iklan Dilarang

Nasional
Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, 'Concern' ke Pemberantasan Korupsi

Ungkap Kriteria Pansel Capim KPK, Jokowi: Tokoh yang Baik, "Concern" ke Pemberantasan Korupsi

Nasional
Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung pada Pilkada DKI

Presiden PKS Akan Umumkan Langsung Sosok yang Diusung pada Pilkada DKI

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com