Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat Nilai jika AHY Dikudeta, SBY Bisa Terlempar dari Demokrat

Kompas.com - 25/02/2021, 13:46 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan, ada kekhawatiran dari Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) apabila Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berhasil dikudeta.

Menurut dia, SBY bisa saja terlempar dari jabatannya sebagai Ketua Majelis Tinggi Demokrat, bahkan terlempar dari Demokrat jika AHY berhasil ditumbangkan oleh gerakan kudeta.

"Jika AHY sampai dikudeta, maka SBY pun akan terlempar dari Demokrat. Akan juga terlempar sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: Lindungi Posisi AHY Dinilai Jadi Alasan SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta Demokrat

Oleh karena itu, ia menilai bahwa alasan SBY sampai turun tangan atau 'turun gunung' menghadapi gerakan adalah dikarenakan adanya kekhawatiran pembajakan dan kudeta.

Ujang berpendapat, langkah SBY sampai 'turun gunung' itu bertujuan untuk memastikan posisi AHY aman dan tak terus-terusan digoyang oleh pihak-pihak atau gerakan kudeta.

"SBY tetap menginginkan kepemimpinan tetap berada di tangan AHY. Itu betul. Karena jika diam saja, dikhawatirkan ke depan Demokrat bisa dibajak," ungkapnya.

Lebih lanjut, Ujang menuturkan SBY benar-benar menganggap serius persoalan gerakan kudeta yang menerpa partainya.

Sebab, berdasarkan penilaiannya, SBY melihat gerakan itu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan atau power dan disertai dana.

"Soal kudeta Demokrat itu soal serius, makanya SBY turun tangan dan turun gunung. Serius karena dilakukan oleh orang yang punya power dan uang," nilai Ujang.

Baca juga: SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta, Pengamat: Ini Persoalan Serius

Ia mengatakan, SBY melihat gerakan itu hingga kini terus berjalan walau dalam gelap dan remang-remang.

Selain itu, SBY juga dinilainya melihat kudeta bergerak dengan cara under ground dan sembunyi-sembunyi.

"Karena kudetanya disinyalir masih berjalan dalam remang-remang, maka mau tidak mau, dan suka tidak suka, mesti turun tangan," imbuh dia.

Sebelumnya, SBY diberitakan 'turun gunung' dengan memberikan pernyataan kepada kader-kadernya mengenai isu kudeta yang menerpa Partai Demokrat.

Baca juga: Saat SBY Turun Gunung Hadapi Isu Kudeta: Nyatakan Demokrat Tak Dijual hingga Sulit Cari Keadilan

Pernyataan itu disampaikan SBY dalam sebuah video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021). Dalam video itu, SBY mengatakan, ia harus berjuang bersama kader untuk menghadapi upaya kudeta tersebut.

"Menghadapi gerakan ini, sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, saya harus turun gunung. Dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan kecintaan yang mendalam terhadap Partai Demokrat," kata SBY dalam video yang dirilis pada Rabu (24/2/2021).

"Meskipun sebenarnya masa saya sudah lewat, saya harus berjuang bersama saudara semua," tutur dia.

Sejumlah hal disampaikan SBY dalam video tersebut, di antaranya menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak dijual, keyakinannya soal Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak terlibat dalam kudeta, hingga kisahnya yang mengaku sulit mendapat keadilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com