Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilantik Jadi Ketua Dewas BPJS Kesehatan, Yurianto: Kami Terbuka untuk Kritik dan Saran

Kompas.com - 22/02/2021, 13:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Achmad Yurianto mengatakan, pihaknya membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran atas kinerja badan penyelenggara jaminan kesehatan itu ke depannya.

Menurut Yurianto, tugas BPJS Kesehatan ke depan akan semakin berat.

"Kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat sekalian dan kami terbuka untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran agar pekerjaan kami ke depan jadi lebih baik," ujar Yurianto dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/2/2021).

"Tantangan yang kita hadapi ke depan tidak semakin ringan, tantangan yang kita hadapi semakin kompleks," lanjutnya.

Hal itu bukan hanya disebabkan oleh pandemi Covid-19, tetapi persoalan mendasar kesehatan di Indonesia yang memang banyak yang perlu dibenahi.

Mantan Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 itu pun menyatakan, pihaknya akan melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh pengurus sebelumnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan Periode 2021-2026

"Tentunya dengan bekerja lebih keras lagi," tegas Yurianto.

"Tugas berat tentunya harus segera kami jalankan. Karena BPJS Kesehatan ini adalah bagian dan upaya pemerintah untuk membangun sistem kesehatan, membangun kesehatan secara nasional," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Dewan Pengawas BPJS Kesehatan pada Senin (22/2/2021) siang.

Pelantikan itu sesuai Keputusan Presiden Nomor 37P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan 2021-2026.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan dalam keanggotaan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026," ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sektretariat Negara, Nanik Purwanti saat membacakan surat keputusan sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Negara.

Nanik membacakan, susunan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :

Ketua: Achmad Yurianto

Anggota:

1. Regina Maria Wiwieng (dari unsur pemerintah)

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com