Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilantik Jadi Ketua Dewas BPJS Kesehatan, Yurianto: Kami Terbuka untuk Kritik dan Saran

Kompas.com - 22/02/2021, 13:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Achmad Yurianto mengatakan, pihaknya membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran atas kinerja badan penyelenggara jaminan kesehatan itu ke depannya.

Menurut Yurianto, tugas BPJS Kesehatan ke depan akan semakin berat.

"Kami mohon doa restu dari seluruh masyarakat sekalian dan kami terbuka untuk mendapatkan masukan, kritik dan saran agar pekerjaan kami ke depan jadi lebih baik," ujar Yurianto dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/2/2021).

"Tantangan yang kita hadapi ke depan tidak semakin ringan, tantangan yang kita hadapi semakin kompleks," lanjutnya.

Hal itu bukan hanya disebabkan oleh pandemi Covid-19, tetapi persoalan mendasar kesehatan di Indonesia yang memang banyak yang perlu dibenahi.

Mantan Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 itu pun menyatakan, pihaknya akan melanjutkan apa yang telah dilaksanakan oleh pengurus sebelumnya.

Baca juga: Presiden Jokowi Lantik Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan Periode 2021-2026

"Tentunya dengan bekerja lebih keras lagi," tegas Yurianto.

"Tugas berat tentunya harus segera kami jalankan. Karena BPJS Kesehatan ini adalah bagian dan upaya pemerintah untuk membangun sistem kesehatan, membangun kesehatan secara nasional," tambahnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi melantik Dewan Pengawas BPJS Kesehatan pada Senin (22/2/2021) siang.

Pelantikan itu sesuai Keputusan Presiden Nomor 37P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Direksi BPJS Kesehatan Masa Jabatan 2021-2026.

"Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa menimbang, mengingat, memutuskan dan menetapkan dalam keanggotaan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan masa jabatan 2021-2026," ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sektretariat Negara, Nanik Purwanti saat membacakan surat keputusan sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Negara.

Nanik membacakan, susunan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan adalah sebagai berikut :

Ketua: Achmad Yurianto

Anggota:

1. Regina Maria Wiwieng (dari unsur pemerintah)

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com