Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: 65,4 Persen Warga Puas Kinerja Jokowi, 50,8 Persen Warga Puas Kinerja Ma'ruf Amin

Kompas.com - 22/02/2021, 09:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei yang dilakukan Parameter Politik Indonesia menunjukkan 65,4 persen responden mengaku puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo.

"Jelang 1,5 tahun kepemimpinan Joko Widodo jilid 2, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden cukup baik (65,4 persen). Sementara yang tidak puas mencapai 29,1 persen," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno dalam siaran pers, Senin (22/2/2021).

Jika dirinci, 65,4 persen responden yang menyatakan puas itu terdiri atas 6,4 persen responden menyatakan sangat puas, 31,9 persen reposnden puas, dan 27,1 persen responden cukup puas.

Sementara, 29,1 persen responden yang tidak puas terdiri atas 17,3 persen responden yang kurang puas, 9,1 persen responden yang tidak puas, serta 2,7 persen responden sangat tidak puas.

Berdasarkan hasil survei itu pula, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin lebih rendah dibanding Jokowi.

"Kepuasan terhadap kinerja Wakil Presiden Ma'ruf Amin cenderung lebih rendah dengan angka kepuasan mencapai 50,8 persen. Sementara yang tidak puas mencapai 43,8 persen," ujar Adi.

Baca juga: Beragam Komentar Partai soal Hasil Survei Elektabilitas Calon Gubernur DKI Jakarta

Menurut dia, salah satu faktor yang membuat tingkat kepuasan terhadap kinerja Ma'ruf menurun adalah minimnya respon Ma'ruf terhadap beberapa isu yang belakangan cukup krusial terutama yang berkaitan dengan Islam politik.

"Status Ma'ruf Amin sebagai ulama tentunya membuat kelompok Islam memiliki ekspektasi cukup tinggi terhadap respon dan pembelaan wapres terkait isu yang beririsan dengan kelompok Islam," kata Adi.

Adapun secara umum, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah didominasi oleh keberhasilan di bidang pembangunan infrastruktur (68,7 persen).

Sementara, tingkat kepuasan kinerja pemerintah di bidang penegakan hukum menjadi yang terendah dengan angka 49,7 persen.

"Rendahnya kepuasan di bidang penegakan hukum diakibatkan oleh persepsi penegakan hukum yang dirasa belum berkeadilan bagi segolongan masyarakat," kata Adi.

Survei tersebut dilakukan pada tanggal 3-8 Februari 2021 dengan jumlah sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode simple random sampling dari 6.000 data target yang telah dipilih secara acak dari kerangka sampel.

Survei ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan metode telepolling menggunakan kuisioner.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Pakar Pertanyakan KPU, Mengapa Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada

Nasional
Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Ogah Kerja Sama, Gerindra: Upaya Rangkul Partai Lain Terus Dilakukan

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com