Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: Banyak Kasus Covid-19 yang Tercatat Bukan Karena Hasil Perburuan 3T

Kompas.com - 19/02/2021, 17:06 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, banyak kasus Covid-19 di Tanah Air yang tercatat bukan karena hasil perburuan melalui 3T (tracing, testing, treatment).

Menurut dia, banyak kasus yang ditemukan justru diketahui pada saat masyarakat melakukan pengecekan guna mendapatkan surat keterangan bebas Covid-19 sebagai syarat untuk melakukan perjalanan.

"Pak Menkes sudah menyampaikan, ternyata beberapa daerah yang sudah melakukan 3T yang sudah di atas standard WHO, ternyata yang dikumpulkan itu ya orang yang mau bepergian kemudian swab. Itu dimasukkan juga, bukan betul-betul hasil perburuan kasus," kata Muhadjir saat menjadi pembicara webinar di UMS Solo, Jumat (19/2/2021).

Ia mengatakan, upaya penelusuran kasus Covid-19 dengan metode itu perlu dikoreksi. Tracing harus dilakukan secara tepat untuk mengetahui di mana lokasi penularan dan siapa saja yang tertular. 

Mantan Menteri Pendidikan itu menambahkan, apabila saat ini kasus Covid-19 dirasa meningkat, hal tersebut bukan karena kasusnya yang terus bertambah karena adanya sebaran baru.

Justru hal tersebut karena banyak kasus yang sebelumnya tidak terungkap kini telah diketahui.

"Sebetulnya sekarang, seandainya kasus semakin naik, itu bukan karena memang kasusnya naik tetapi kasus yang terungkaplah semakin banyak. Kasus yang selama ini laten, sekarang ter-manifes karena adanya tracing yang dilakukan secara intensif," ujar dia.

Baca juga: Ini Link dan Cara Mendaftar Vaksinasi Covid-19 Lansia

Oleh karena itu, kata dia, jumlah tracer atau orang yang melakukan tracing perlu ditingkatkan agar dapat mengungkap lebih banyak lagi kasus Covid-19 yang tidak terungkap.

Menteri Kesehatan, kata dia, saat ini sudah melakukan rekrutmen tenaga tracer secara masif.

Sebab sejak awal, jumlah tenaga tracer yang dimiliki Indonesia tidak sampai 5.000 orang.

"Hanya 4.600 itu pun yang sekitar 1.600 ada di DKI Jakarta, padahal menurut standard WHO tracer-tracer itu, untuk 3 tracer ambil 100.000 penduduk," ujar Muhadjir.

"Kalau penduduk kita menurut BPS tahun 2020, 271 juta lebih maka mestinya kita butuh tracer sekitar 100.000," kata dia.

Ia mencontohkan India yang kasusnya mengalami penurunan drastis setelah mereka merekrut tenaga tracer secara besar-besaran.

Dengan demikian, ia pun menilai bahwa melakukan tracing lebih penting dan disejajarkan pelaksanaannya dengan penerapan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

"Menurut saya ini adalah pilihan yang tepat kalau kita menyeimbangkan, mengintensifkan dua-duanya baik 3M yang merupakan kewajiban masyarakat untuk mematuhi dan 3T yang merupakan tugas pemerintah melalui Satgas untuk melakukan pengejaran kasus Covid-19," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com