Salin Artikel

Menko PMK: Banyak Kasus Covid-19 yang Tercatat Bukan Karena Hasil Perburuan 3T

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, banyak kasus Covid-19 di Tanah Air yang tercatat bukan karena hasil perburuan melalui 3T (tracing, testing, treatment).

Menurut dia, banyak kasus yang ditemukan justru diketahui pada saat masyarakat melakukan pengecekan guna mendapatkan surat keterangan bebas Covid-19 sebagai syarat untuk melakukan perjalanan.

"Pak Menkes sudah menyampaikan, ternyata beberapa daerah yang sudah melakukan 3T yang sudah di atas standard WHO, ternyata yang dikumpulkan itu ya orang yang mau bepergian kemudian swab. Itu dimasukkan juga, bukan betul-betul hasil perburuan kasus," kata Muhadjir saat menjadi pembicara webinar di UMS Solo, Jumat (19/2/2021).

Ia mengatakan, upaya penelusuran kasus Covid-19 dengan metode itu perlu dikoreksi. Tracing harus dilakukan secara tepat untuk mengetahui di mana lokasi penularan dan siapa saja yang tertular. 

Mantan Menteri Pendidikan itu menambahkan, apabila saat ini kasus Covid-19 dirasa meningkat, hal tersebut bukan karena kasusnya yang terus bertambah karena adanya sebaran baru.

Justru hal tersebut karena banyak kasus yang sebelumnya tidak terungkap kini telah diketahui.

"Sebetulnya sekarang, seandainya kasus semakin naik, itu bukan karena memang kasusnya naik tetapi kasus yang terungkaplah semakin banyak. Kasus yang selama ini laten, sekarang ter-manifes karena adanya tracing yang dilakukan secara intensif," ujar dia.

Oleh karena itu, kata dia, jumlah tracer atau orang yang melakukan tracing perlu ditingkatkan agar dapat mengungkap lebih banyak lagi kasus Covid-19 yang tidak terungkap.

Menteri Kesehatan, kata dia, saat ini sudah melakukan rekrutmen tenaga tracer secara masif.

Sebab sejak awal, jumlah tenaga tracer yang dimiliki Indonesia tidak sampai 5.000 orang.

"Hanya 4.600 itu pun yang sekitar 1.600 ada di DKI Jakarta, padahal menurut standard WHO tracer-tracer itu, untuk 3 tracer ambil 100.000 penduduk," ujar Muhadjir.

"Kalau penduduk kita menurut BPS tahun 2020, 271 juta lebih maka mestinya kita butuh tracer sekitar 100.000," kata dia.

Ia mencontohkan India yang kasusnya mengalami penurunan drastis setelah mereka merekrut tenaga tracer secara besar-besaran.

Dengan demikian, ia pun menilai bahwa melakukan tracing lebih penting dan disejajarkan pelaksanaannya dengan penerapan 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

"Menurut saya ini adalah pilihan yang tepat kalau kita menyeimbangkan, mengintensifkan dua-duanya baik 3M yang merupakan kewajiban masyarakat untuk mematuhi dan 3T yang merupakan tugas pemerintah melalui Satgas untuk melakukan pengejaran kasus Covid-19," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/02/19/17063751/menko-pmk-banyak-kasus-covid-19-yang-tercatat-bukan-karena-hasil-perburuan

Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke