Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Data Covid-19, Menko PMK: Kalau Data Sampah, Solusinya Juga Sampah

Kompas.com - 19/02/2021, 15:48 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu kendala di lapangan dalam penanganan Covid-19 adalah ketersediaan informasi data.

Selama ini data menjadi kendala utama, padahal data adalah hal yang paling menentukan untuk bisa mengambil keputusan dengan benar dan tepat atau tidak.

"Kalau datanya tidak benar, biar keputusannya bagus ya tidak ada gunanya. Data ini kan tergantung apakah yang masuk itu berupa data yang betul-betul informasi sehat atau data sampah," kata Muhadjir saat menjadi pembicara webinar di UMS Solo, Jumat (19/2/2021).

"Kalau datanya sampah, ya masuk sampah keluar juga sampah, walaupun khusus menangani Covid-19 kalau punya data sampah maka solusinya juga pasti berupa sampah," lanjut dia.

Baca juga: Menko PMK: 3T Tak Boleh Berhenti meski PPKM Mikro Berakhir

Muhadjir mengatakan, data tersebut sulit didapatkan, karena tidak banyak orang yang mau turun lapangan.

Banyaknya orang yang tidak mau turun ke lapangan itu adalah karena mereka pun takut dengan Covid-19.

"Jadi akhirnya data itu dari meja ke meja. Kemudian banyak ahli permodelan, data itu dibikin model-model, seolah itulah akan menjadi penyelesai," kata dia.

Padahal, kata dia, model dibuat bukan untuk menyelesaikan masalah karena tidak mengetahui kondisi lapangan.

Baca juga: Menko PMK Muhadjir Sebut PPKM Mikro Berhasil

Sayangnya, selama ini banyak yang terjebak dengan model-model tersebut sehingga dianggap model akan menjadi penuntas pandemi saat ini.

"Padahal kalau dikerjakan juga belum tentu benar," kata dia.

Muhadjir mengatakan, saat ini pemerintah sedang mengevaluasi tindakan-tindakan yang harus dilakukan dalam menangani Covid-19.

Tindakan tersebut adalah 3M (menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak) bagi masyarakat, dan 3T (tracing, testing, treatment) bagi petugas Satgas Covid-19.

Baca juga: Menko PMK Resmikan Shelter Covid-19, Layanan Sementara tapi Fasilitas Lengkap

"Kedua ini tidak bisa dipisahkan satu sama lain dan tidak boleh diabaikan salah satunya. Ini ibarat dua sisi mata uang. Kalau kita hanya punya satu sisi maka nilainya tidak ada apa-apanya," kata dia.

Salah satu solusi yang coba dikerjakan adalah dengan menerapkan pendekatan mikro melalui pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro di tingkat RT/RW, dan kelurahan.

Ia pun berharap upaya-upaya tersebut dapat menjadi penyelesai walaupun tidak bisa seluruhnya karena harus diikuti dengan vaksinasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com